Alasan DPRD Dilibatkan Menyusun Kebijakan PSBB di Jakarta

    Kautsar Widya Prabowo - 21 Oktober 2020 08:19 WIB
    Alasan DPRD Dilibatkan Menyusun Kebijakan PSBB di Jakarta
    DPRD DKI Jakarta dilibatkan dalam mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau kekarantinaan kesehatan yang diterapkan di Ibu Kota. MI/Panca Syurkani.
    Jakarta: DPRD DKI Jakarta mengungkap alasan dewan dilibatkan dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Peraturan Daerah (Perda) DKI tentang Penanggulangan Virus korona (Covid-19). Salah satunya, merespons sejumlah permasalahan dan temuan di lapangan, seperti tidak meratanya bantuan bagi warga.

    "Ternyata data-data yang di kurang akurat kemudian ternyata tidak merata. Kemudian masyarakat terlalu lama terima BLT (bantuan langsung tunai)," ujar Ketua Badan Perumus Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, saat dikonfirmasi, Selasa, 20 Oktober 2020.

    Sebagian besar warga Jakarta penerima BLT hanya memiliki pendapatan harian. Sementara itu, BLT disalurkan bertahap. Apabila penyaluran bantauan terlambat, kehidupan warga akan terhambat.

    "Maka ini perlu ada peningkatan kecepatan pemberian bantuan sebagai konsekuensi dampak kebijakan (PSBB) yang diberikan," jelasnya.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus berkonsultasi dengan DPRD terkait penerapan PSBB. DPRD DKI akan membahas pengetatan atau pelonggaran PSBB dan mengeluarkan rekomendasi.

    "Nanti DPRD akan memberikan tanggapan-tanggapan dan masukan-masukan soal mekanismenya," jelas dia.

    Baca: Perda Covid-19 DKI Tak Terapkan Sanksi Kurungan

    Walau dilibatkan, DPRD tidak berwenang menghentikan atau menolak penerapan PSBB. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap memiliki kewenangan penuh mengeluarkan kebijakan seputar PSBB.

    Mekanisme baru dan pelibatan legislator DKI diatur dalam Perda Penanggulangan Covid-19. Dalam Pasal 19 Bab IV soal pelaksanaan PSBB, Pemprov DKI harus melibatkan DPRD dalam menerapkan PSBB.

    "Kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta," tulis Pasal 19 ayat (3) Perda Penanggulangan Covid-19.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id