Pengamat: Sosialisasi Kenaikan NJOP DKI Kurang Optimal

    Muhammad Al Hasan - 21 Juli 2018 07:39 WIB
    Pengamat: Sosialisasi Kenaikan NJOP DKI Kurang Optimal
    Ilustrasi anak sekolah. Medcom.id/ M Rizal
    Jakarta: Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 19,5 persen oleh Pemprov DKI masih menjadi polemik. Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menilai sosialiasi kenaikan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta belum optimal dan efektif.

    Menurut Yayayt bila masih terdapat  polemik dikarenakan masyarakat masih dikaburkan dengan informasi yang tersebar di media massa.

    "Sosialisasinya harus diperjelas siapa yang kena? dengan ketentuan itu jadi sejak awal mereka tidak perlu resah. Yang kurang sekarang adalah sosialisasinya, itu aja harus diperbaiki," kata Yayat kepada Medcom.id pada Jum'at, 20 Juli 2018.

    Dosen Teknik Planologi, Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti  ini mengatakan sebetulnya apa yang dilakukan pemprov DKI Jakarta sah-sah saja asalkan tidak mengorbankan kepentingan sosial, ekonomi dan masyarakat.  

    Menurut Yayat ada faktor-faktor yang bisa digunakan untuk perbaikan sosialisasi kebijakan ini dengan menjelaskan apakah harga tanah saat ini makin tinggi sehingga ada kenaikan NJOP.

    "Kalau harga tanahya itu lebih tinggi yang terjadi di luar NJOP itu berarti memang NJOP itu menyesuaikan dengan kondisi harga tanah itu," kata dia.

    Kedua dalam sosialisasi perlu dijelaskan juga dampak kenaikan NJOP terhadap lahan hunian yang berada di wilayah komersil. 

    "Jadi kalau begitu kalau mereka-mereka yang tidak mampu membayar seperti pensiunan, punya keterbatasan, dan sebagainya itu bagaimana kebijakannya?" tutur Yayat.

    Ketiga bagaimana dampak kenaikan NJOP terhadap ekonomi. "Apakah dengan kenaikan NJOP ini ada perbaikan infrastruktur perkotaannya, karena kan daerah sudah menyumbang lebih besar. Apakah bentuk sumbangannya itu bisa menjadi sebuah cara dalam APBD DKI itu untuk mendorong perbaikan-perbaikan infrastruktur perkotaan di kota tersebut?," ujar dia.

    "Dengan diperhatikan dampak-dampak itu diharapkan semua instrumen kebijakan yang dikeluarkan itu sudah memperhitungkan semua masalah yang kemungkinan akan menimbulkan dampak terkait dengan sosial ekonomi masyarakat," kata dia.

    Secara terpisah Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan sosialisasi telah dilakukan. Hanya saja ida bilang suatu kebijakan tidak akan bisa menyenangkan semua orang sebab akan ada pihak-pihak yang tidak suka dengan suatu kebijakan khususnya di tahun politik.


    (SCI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id