Anies Diminta Tak 'Buang Badan' Soal Sentra Kuliner

    Sri Yanti Nainggolan - 05 Februari 2020 17:05 WIB
    Anies Diminta Tak 'Buang Badan' Soal Sentra Kuliner
    Papan proyek di RTH Muara Karang. Foto: istimewa
    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menjelaskan perihal pembangunan sentra kuliner di Muara Karang, Jakarta Utara. Pembangunan diketahui Anies. 

    "Sudah jelas bahwa gubernur yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Kami meminta agar gubernur tidak lempar badan ke anak buah," ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.

    Eneng menjelaskan hal ini terlihat dari papan proyek yang dipasang di lokasi pembangunan. Proyek mendapat izin dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) pada 8 Februari 2018. 

    Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah mengatur gubernur memimpin BKPRD dan bertanggung jawab atas penataan ruang daerah provinsi. 

    Sementara, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi mengatur pemberian izin luas lahan tertentu hanya bisa diberikan gubernur. Artinya, kata dia, gubernur mengizinkan pembangunan sentra kuliner tersebut. 

    Anies Diminta Tak 'Buang Badan' Soal Sentra Kuliner
    Ilustrasi Ruang Terbuka Hijau. Foto: MI/Pius Erlangga

    Eneng juga mempertanyakan video rapat BKPRD pada 8 Februari 2018 yang tak diunggah. Padahal, Pemprov DKI selalu mengunggah aktivitas rapat di media YouTube.

    Dia menyebut PSI akan mengirim surat ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI untuk meminta video tersebut. Eneng berharap Pemprov DKI mau bekerja sama. 

    "Kami khawatir kasus ini hanya puncak gunung es. Pemprov DKI harus transparan agar masyarakat bisa ikut mengawasi," kata dia. 

    Rencana pembangunan pusat kuliner di RTH Muara Karang, Jalan Pluit Karang Indah Timur, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara disesalkan. Rencana itu diungkap anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono.
     
    Lahan di Muara Karang itu mulanya digunakan masyarakat berjualan tanaman. Kemudian, di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, lahan direlokasi jadi RTH berupa taman.





    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id