Mau Masuk-Keluar Jakarta Selama Pelarangan Mudik? Jangan Lupa Urus SIKM di Aplikasi Ini

    Sri Yanti Nainggolan - 04 Mei 2021 15:42 WIB
    Mau Masuk-Keluar Jakarta Selama Pelarangan Mudik? Jangan Lupa Urus SIKM di Aplikasi Ini
    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo



    Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan  surat izin keluar masuk (SIKM) bagi pelaku perjalanan yang dikecualikan. Ada aplikasi khusus untuk mendapatkan surat tersebut. 

    Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan bahwa masyarakat terlebih dulu harus mengisi data diri melalui aplikasi Jakevo. 






    "Kemudian langsung menuju kelurahan yang ditinggali, di sana sudah ada syarat, melampirkan KTP, dan surat keterangan sesuai kebutuhan yang bersangkutan," ujar Syafrin di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 4 Mei 2021.

    Syafrin menjelaskan masyarakat yang hendak keluar kota dengan tujuan khusus harus melampirkan surat keterangan. Misalnya, untuk urusan kedukaan, diharuskan melampirkan surat kematian dari keluarga yang hendak dituju. Surat kematian yang dikeluarkan daerah domisili tidak akan disetujui penerbitan SIKM-nya.

    "Otomatis disetujui, diverifikasi. Dari verifikasi, Pak Lurah akan setujui, nanti tanda tangan secara digital," jelas dia.

    Jika seluruh persyaratan terpenuhi, proses penerbitan SIKM tidak membutuhkan waktu lama. Maksimal dua hari.

    "Tim pelayan terpadu satu pintu (PTSP) kelurahan standby 1×24 jam," ucap dia.

    Persyaratan mengurus SIKM berpedoman pada Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Lebaran. Aturan itu mengatur ketentuan perjalanan selama pelarangan mudik, 6-17 Mei 2021.

    Masyarakat boleh melakukan perjalanan bila ada keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, dan kunjungan duka anggota keluarga meninggal. Kemudian ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

    Sementara itu, pelaku perjalanan wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM). SIKM wajib dimiliki oleh pelaku perjalanan pegawai instansi pemerintahan atau aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN/BUMD prajurit TNI, dan anggota Polri.

    Kewajiban penyertaan SIKM juga berlaku untuk pegawai swasta, pekerja sektor informal, dan masyarakat umum nonpekerja. Pegawai mesti menyertakan surat yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Adapun pekerja informal masyarakat harus mendapat tanda tangan dari kepala desa atau lurah setempat.

    SIKM memiliki tiga ketentuan, yakni berlaku secara individual, berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara, dan bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.

    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id