Perda Penanggulangan Covid-19 Diminta Tak Normatif

    Sri Yanti Nainggolan - 13 Oktober 2020 16:19 WIB
    Perda Penanggulangan Covid-19 Diminta Tak Normatif
    Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. MI/Panca Syurkani
    Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mewanti-wanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19. Dia ingin aturan tersebut lebih tegas secara hukum.

    "Saya sebagai pimpinan di sini meminta ketegasan perda supaya jangan normatif," ujar Pras di Gedung DPRD DKI, Selasa, 13 Oktober 2020.

    Dia ingin regulasi fokus pada penindakan pelanggaran di masa pandemi covid-19. Selain itu, Pras ingin Pemprov DKI melibatkan legislatif dalam perumusan aturan.

    Menurut dia, pelibatan DPRD dibutuhkan. Apalagi penegakan aturan menyangkut keuangan, dalam hal ini denda pelanggaran.

    "(Selama ini) enggak dilibatkan, hanya nonton saja," kata Pras.

    Baca: Tumpang Tindih, Sanksi Pidana di Raperda Covid-19 Diminta Dikaji Ulang

    Pengesahan Perda Covid-19 tersebut diperkirakan molor dari target awal, yakni 13 Oktober 2020. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Pantas Nainggolan mengatakan masih ada beberapa pembahasan yang perlu dikaji mendalam. Salah satunya, terkait Pasal 19 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pasal 36 tentang Sanksi Pidana.

    "Masih (bisa molor). Iya. Kita kan enggak ingin juga hanya jadi lembaga stempel gitu," ujar Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 7 September 2020.

    (ADN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id