Ahok Bakal ‘Cuci Gudang’ Semua PNS Dinas Pemakaman

    LB Ciputri Hutabarat - 10 Juni 2016 10:37 WIB
    Ahok Bakal ‘Cuci Gudang’ Semua PNS Dinas Pemakaman
    ilustrasi. Foto: MI/Arya
    medcom.id, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal mengganti semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatur pertamanan dan pemakaman. Tidak hanya tingkat dinas, perombakan besar bakal dilakukan hingga tingkat suku dinas di lima wilayah.
     
    Pria yang akrab disapa Ahok itu kecewa dengan kinerja mereka. Sebab masih ditemukan makam fiktif di beberapa tempat pemakaman umum.
     
    Ahok mengatakan, mengganti kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak meniadakan praktik tersebut. Karena itu, penggantian pejabat harus dilakukan di semua lini. Perombakan itu masih menunggu hasil tes yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI.
     
    "Memang masih ada makam yang fiktif. Kalau copot kepala dinasnya saja, terus gantinya siapa? Pasti mirip-mirip. Jadi ganti kepala dinas saja enggak ada gunanya. Harus cuci gudang semua," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/6/2016).
     
    Oknum PNS diduga membuat makam fiktif dengan memasang batu nisan di lahan kosong yang belum ada jenazahnya. Oknum petugas itu bermain untuk mendapatkan uang dengan menjual makam kepada warga yang membutuhkan. "Dia mainnya halus. Seperti beli tanah," kata Ahok.
     
    Selain cuci gudang pejabat, untuk menghilangkan praktik tersebut Pemprov DKI Jakarta menerapkan pelayanan makam online. Namun sejak peluncuran pada 2015, baru ada beberapa TPU yang menerapkan sistem tersebut. "Makanya harus terus tekan pakai sistem elektronik," ujar Ahok.

    Ahok Bakal ‘Cuci Gudang’ Semua PNS Dinas Pemakaman
    Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati
     

    Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah praktik pemakaman fiktif.
     
    "Kalau dulu sebelum ada sistem online, kita tidak menampik banyak permainan di lapangan. Sistem ini sebagai upaya pencegahan," kata Ratna.
     
    Penerapan sistem online, kata Ratna , sudah dilakukan di 77 TPU. Pihaknya terus melakukan pendataan agar data yang masuk ke dalam sistem akurat.
     
    Menurutnya, pengurus makam yang curang langsung dipecat. Hal tersebut sudah dilakukan di TPU Pondok Rangon dan TPU Kawi-Kawi.
     
    "Seluruh makam terus dilakukan pendataan, masyarakat harus memahami kalau di DKI itu tidak boleh pesan makam sebelum meninggal," ujar Ratna.
     
    Ia mengungkapkan, masyarakat bisa mengurus perizinan pemakaman di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau menghubungi 021-5328454.



    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id