Langkah TNI Copot Baliho Rizieq Shihab Dinilai Tepat

    Cindy - 24 November 2020 01:22 WIB
    Langkah TNI Copot Baliho Rizieq Shihab Dinilai Tepat
    Petugas gabungan terdiri dari unsur TNI, Polri, dan satpol PP menertibkan sejumlah baliho dan spanduk-spanduk yang tidak memiliki izin di Ibu Kota/MI/Andi Widiyanto
    Jakarta: Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menilai penertiban baliho dan spanduk bergambar imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sudah tepat. Sebab, pembiaran pemasangan baliho dan spanduk tanpa aturan jelas dikhawatirkan memicu kekacauan serta gangguan keamanan dan keutuhan NKRI.

    "Kami mendukung TNI-Polri untuk mengantisipasi dalam mejaga keutuhan NKRI, dengan tegas melakukan pencopotan sejumlah spanduk dan baliho bergambar Habieb Rizieq Shihab (HRS)," kata anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter kepada Medcom.id, Senin, 23 November 2020.

    Menurut Jupiter, pemasangan spanduk dan baliho tersebut tidak mengantongi izin dan tidak membayar pajak. Apalagi, pemasangan spanduk dan baliho itu dilakukan secara massal di DKI Jakarta dan sekitarnya.

    Dia menilai pemasangan spanduk dan baliho secara ilegal merupakan bentuk pelanggaran hukum dan patut ditindak tegas oleh TNI-Polri bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Penurunan reklame diatur dalam pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Reklame.

    "Kami sangat mengapresiasi TNI, Polri dan unsur Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Dinas UPPRD (Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah), dan Dinas Perhubungan dalam melakukan pencopotan spanduk dan baliho HRS," ucap Politikus Partai NasDem itu.

    Baca: Pangdam Jaya: Bukan Baliho Milik Rizieq Saja yang Diturunkan

    Prajurit TNI terekam video saat menurunkan spanduk dan baliho bergambar pentolan Front Pembela Islam Rizieq Shihab. Penurunan baliho dan spanduk merupakan perintah langsung Panglima Kodam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman.

    Keterlibatan jajaran Kodam Jaya dalam membantu Satpol PP sudah diatur dalam peraturan gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2007, Satpol PP memang merupakan penanggung jawab utama pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan ketertiban umum, termasuk pencopotan spanduk dan baliho yang menyalahi aturan.

    Namun, dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan instansi pemerintah. Pasal 5 Ayat 2 Pergub tersebut menyatakan, instansi pemerintah yang dapat membantu tugas Satpol PP dalam pengawasan ketertiban umum, di antaranya jajaran Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Komando Garnisun Ibu Kota, Kejaksaan, dan Pengadilan.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id