Korban Penggusuran Rusunami Petamburan Adukan Anies ke Ombudsman

    Yakub Pryatama Wijayaatmaja - 28 Oktober 2021 08:35 WIB
    Korban Penggusuran Rusunami Petamburan Adukan Anies ke Ombudsman
    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam



    Jakarta: Korban penggusuran pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengadukan Gubernur Anies Baswedan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Anies dinilai melakukan malaadministrasi.

    Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Charlie Albajili mendampingi korban penggusuran mengadu ke Ombudsman. Charlie mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak menjalankan putusan pengadilan yang memenangkan warga.

    “Tidak ada alasan Pemprov tidak mengeksekusi putusan dan memulihkan hak warga," tutur Charlie Albajili di Jakarta, Rabu, 27 Oktober 2021.

    Menurut dia, putusan pengadilan memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi Rp4,7 miliar kepada 473 kepala keluarga (KK) korban penggusuran di Petamburan. Pemprov DKI juga dituntut memberikan unit rumah susun (rusun) sesuai janji sebelum penggusuran.

    Baca: Bantah Ada Penggusuran, Pemprov DKI Sebut Hanya Penertiban

    Pada 15 Januari 2019, Anies Baswedan berjanji mematuhi putusan dan membayar uang ganti rugi Rp4,7 miliar kepada korban penggusuran dalam pembangunan rusun itu. Namun, janji tersebut tidak pernah terealisasi.

    Dalam pengaduan itu, warga diterima langsung Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho. Teguh berjanji menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kewenangan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

    Kasus ini bermula ketika 473 KK warga RW 09 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang,  digusur Pemprov DKI Jakarta pada 1997 untuk pembangunan rusunami. Pada pelaksanaannya, Pemprov DKI diduga melanggar hukum 

    Pembebasan tanah disebut dilakukan sepihak. Selain itu, relokasi warga tertunda hingga lima tahun karena molornya pembangunan rusun. 

    Warga lalu menggugat Pemprov DKI. Gugatan dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003.

    Putusan itu dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2409/KPDT/2005 tanggal 26 Juni 2006. Namun, langkah warga meminta haknya terus terkendala.

    Pemprov DKI Jakarta mengajukan peninjauan kembali yang ditolak melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 700/PK.pdt/2014. Pemprov juga sempat mengajukan permohonan status non-executable kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi ditolak.(OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id