Meroketnya Gaji Anggota DPRD DKI Dianggap Tak Masuk Akal

    Yogi Bayu Aji - 29 November 2020 00:59 WIB
    Meroketnya Gaji Anggota DPRD DKI Dianggap Tak Masuk Akal
    Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto: MI/Panca Syurkani
    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp82,5 triliun. Ada penaikan anggaran untuk rencana kerja tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp888,6 miliar. 

    Bila dibagi dengan 106 anggota DPRD DKI, total anggaran yang diajukan untuk 2021 mencapai Rp8,3 miliar per anggota Dewan. Anggaran Rp888,6 miliar itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152,3 miliar. Salah satu pos anggaran yang membuat anggaran pegawai DPRD DKI 2021 melambung yakni meroketnya gaji dan tunjangan anggota DPRD.

    Pada 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan Rp129 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta, gaji bersih mereka mencapai Rp111 juta. Dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota mendapatkan gaji bulanan Rp173,2 juta sebelum dipotong PPh.

    Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus tak kaget dengan meroketnya anggaran DPRD dalam dalam KUA-PPAS 2021. Dia mengatakan penaikan anggaran kegiatan DPRD memang bukan hal baru. 

    Baca: Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Meroket

    “Setiap pembicaraan anggaran di DPRD, isu kenaikan anggaran untuk DPRD selaku pembahas selalu muncul. Hal yang sama juga terjadi dalam pembahasan RAPBN di DPR,” ujar Lucius dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 28 November 2020.

    Namun, penaikan anggaran kegiatan DPRD di tengah pandemi dianggap tak masuk akal. Harusnya, kata dia, kelebihan anggaran dialokasikan membantu rakyat yang kesulitan di tengah pandemi. Lucius menduga ada semacam kompromi antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta.

    “Pemprov nampaknya tak berdaya di hadapan DPRD demi dukungan politik setiap kebijakan Pemprov,“ kata Lucius.

    Hal senada diutarakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Penaikan anggaran DPRD itu dinilai tak tepat karena kondisi ekonomi sedang menurun akibat pandemi virus korona.
     
    Trubus sepakat dengan Lucius. Ia menduga salah satu penyebabnya karena Pemprov DKI tidak transparan. Pemprov DKI didesak bersikap transparan terkait APBD 2021. 

    “Pemprov harus membuka diri, harus dijelaskan angka-angka (APBD) itu kepada publik,” kata Trubus.

    Selain meroketnya anggaran untuk DPRD DKI pada APBD DKI 2021, isu lain yang disoroti banyak pihak yakni terkait transparansi anggaran. Trubus mengatakan transparansi APBD DKI buruk karena sulit diakses publik. 

    Hal ini sempat dikeluhkan anggota DPRD Fraksi Demokrat, Neneng Hasanah, saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 27 November 2020. Neneng menilai dokumen RKPD dan rancangan KUA-PPAS belum ditampilkan pada portal apbd.jakarta.go.id.

    Saat ini, kata dia, warga DKI tak lagi bebas mengakses situs APBD DKI Jakarta. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem baru bernama smart budgeting di tautan smartapbddev.jakarta.go.id. 

    Sistem itu mewajibkan pengunjung situs untuk melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum bisa mengakses laman APBD DKI Jakarta. Registrasi ini membutuhkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).

    Masalah ini turut dikritik Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Eneng Malianasari mengatakan Pemprov DKI telah merintangi hak warga Jakarta untuk mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id