Pemprov DKI Tiadakan Mudik Gratis Tahun Ini

    Putri Anisa Yuliani - 24 Maret 2020 18:01 WIB
    Pemprov DKI Tiadakan Mudik Gratis Tahun Ini
    Kemenhub hapus program mudik gratis 2020. Foto: dok MI.
    Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk meniadakan program mudik gratis tahun ini. Hal ini demi menekan penyebaran covid-19 (korona) yang dibawa pemudik pulang ke kampung halamannya. 

    Keputusan itu tertuang dalam Nota Dinas Perhubungan DKI Nomor 1463/-1.811.1. Keputusan meniadakan mudik gratis ini juga menindaklanjuti perpanjangan status tanggap darurat covid-19 yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai 29 Mei mendatang. 

    "Mudik gratis tahun ini kita tidak adakan sementara berkaitan dengan pencegahan penularan virus Covid-19," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi Media Indonesia, Selasa, 24 Maret 2020.

    Program mudik gratis Pemprov DKI mulai berjalan tahun lalu dengan jumlah pemudik mencapai 17.427 orang. Mudik gratis tahun lalu menggunakan 327 armada bus ke 10 kota. Program mudik gratis diselenggarakan dengan dana APBD DKI 2019 sebesar Rp14 miliar.

    Baca: Imbas Korona, Kemenhub Hapus Mudik Gratis

    Tahun ini sejatinya ada peningkatan anggaran program mudik gratis total Rp17 miliar. Ada penambahan tujuan daerah yang tidak hanya di Pulau Jawa tetapi mencakup Pulau Sumatra ke Lampung dan Sumatra Selatan.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menghapus program mudik gratis pada masa Angkutan Lebaran 2020. Kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Korona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak 29 Februari hingga 29 Mei 2020.
     
    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyatakan langkah ini merupakan upaya memitigasi dan mencegah penyebaran virus korona atau covid-19 meluas di Indonesia. Karenanya, program mudik gratis yang diadakan oleh Kemenhub, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga swasta akan ditiadakan.
     
    "Saya harap masyarakat dapat mengerti dan mematuhi apa yang sedang dilakukan pemerintah," kata Budi di Jakarta, Senin, 23 Maret 2020.



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id