Tinjau Ulang Penaikan NJOP Bumi di DKI

    Yanurisa Ananta - 09 Juli 2018 09:23 WIB
    Tinjau Ulang Penaikan NJOP Bumi di DKI
    Suasana deretan rumah dan gedung di Jakarta. Foto: Antara/Vitalis Yogi Trisna.
    Jakarta: Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus meninjau ulang kebijakan penaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP PBB-P2). Pasalnya, kenaikan NJOP berdampak pada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    Menurut dia, pemilik tanah tidak jarang harus menjual tanah karena PBB terlalu mahal. Lalu, tanah dibeli pengusaha. Dia menambahkan NJOP tidak bisa dilihat semata dari apakah kawasan itu elite, kemudian jadi mahal seperti, Kawasan Menteng dan Kebayoran.

    "Setelah rumah dibeli, rumah dijadikan tempat usaha, kafe, dan resto. Jangan sampai karena NJOP yang tinggi sehingga fungsi bangunan berubah dan kawasan peruntukan jadi berubah," ujar Nirwono, Minggu, 8 Juli 2018.

    Setali tiga uang, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyatakan kenaikan NJOP biasa dilakukan. Pemprov DKI harus mengevaluasi terlebih dahulu wilayah yang terdampak kenaikan NJOP. Ada banyak pemilik rumah adalah pensiunan dan mengalami kesulitan ekonomi untuk membayar PBB.

    "Dampak dari kenaikan NJOP itu kan menaikan pembayaran PBB. Ini harus diinventarisasi dahulu. Pensiunan dan warga berpenghasilan rendah itu kan ada kekhususan," ujar dia.

    Naik 19,5%

    Pemprov DKI Jakarta dilaporkan menaikkan NJOP PBB-P2 2018. Hal itu telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan NJOP dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diundangkan 4 April 2018.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat menyatakan nilai kenaikan rata-rata sebesar 19,5%. Menurut Sandiaga, penetapan NJOP itu sesuai dengan nilai pasar suatu lahan.

    "Jadi kalau kita bangun MRT (Mass Rapid Transit) di sini, ini nanti NJOP-nya akan naik semua. Karena MRT ada masuk di sini, yakin 100% bahwa nilai daripada properti yang ada di sekitar koridornya MRT akan naik. Nah akan disesuaikan NJOP-nya," kata Sandiaga Uno. 

    Sebelumnya, Pemprov DKI menerbitkan Pergub Nomor 408 Tahun 2016 tentang Penetapan NJOP 2017 pada akhir 2016. Namun, dalam laman Jdih.jakarta.go.id tidak ditemukan daftar NJOP 2017 tersebut.

    Kini, berdasarkan Pergub terbaru kenaikan NJOP bervariasi. Di Jakarta Utara, masih ada lahan yang harga NJOP-nya masih Rp916.000 seperti di Jalan Kamal Muara, Jakarta Utara. Bergeser sedikit ke Jalan Garden Gardenia NJOP sudah mencapai Rp18,37 juta.

    Baca: Kenaikan NJOP DKI untuk Perbaikan Fasilitas

    Di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, NJOP dipatok Rp11,52 juta sementara di Jalan Gatot Subroto mencapai Rp47,92 juta. Bahkan di Jalan Jenderal Sudirman mencapai Rp93 juta. Di Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, NJOP di Jalan Makam Pulau Lancang dipatok Rp464.000 sedangkan di Jalan Pulau Tanah dipatok Rp25,99 juta.

    Sandiaga menambahkan, kenaikan NJOP itu biasa terjadi seiring dengan adanya perubahan peruntukan. "Jadi itu misalnya tadinya peruntukannya perumahan terus jadi komersial, itu pasti akan naik," jabar Sandiaga.

    Ia meyakini kenaikan ini tidak akan memberatkan bagi masyarakat. Pasalnya, untuk pembeli rumah pertama segmen tertentu sudah disediakan rumah dengan mekanisme DP 0. "Untuk masyarakat menengah ke bawah dampaknya kita minimalkan."





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id