Polemik Lahan Makam, PSI Disarankan Panggil Dinas Pertamanan DKI

    Medcom - 22 Januari 2021 16:30 WIB
    Polemik Lahan Makam, PSI Disarankan Panggil Dinas Pertamanan DKI
    Ilustrasi. Foto: MI/Arya.



    Jakarta: Fraksi PSI DPRD DKI diminta tidak hanya mengkritisi pembelian lahan permakaman, tetapi juga memanggil Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta. Sebab, DKI telah mengalokasikan anggaran Rp219 miliar untuk pengadaan lahan makam.
     
    Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto tidak heran PSI mempertanyakan pengadaan lahan permakaman di Jakarta. Sebab, semua permakaman khusus kasus covid-19 hampir penuh.
     
    "Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan) beberapa waktu lalu memang menyebut lahan makam kurang," kata Sugiyanto, Jumat, 22 Januari 2021.
     
    Dia menyarankan PSI memanggil pihak terkait untuk menjelaskan masalah ini. Jangan sampai anggaran rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan.
     
    "PSI panggil saja Dinas Pertamanan dan Hutan untuk mendapat penjelasan. Karena ini anggaran sudah disiapkan dan direalisasikan," ujarnya.
     
    Sugiyanto menyarankan PSI juga mempertanyakan keberadaan makam siap pakai di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.
     
    "Permakaman di Pegadungan sekitar 60 hektare. Lahan itu masih berupa rawa dan empang. Anies pernah menyebut lahan itu dari kewajiban pengembang," ujarnya.
     
    Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah menyebut lahan yang baru dibeli berada di TPU Srengseng Sawah, TPU Bambu Wulung (Bambu Apus), TPU Dukuh, TPU Semper, dan TPU Joglo. "Ada lima lokasi," kata Ida.
     
    Dia menyebut lahan itu diprioritaskan untuk jenazah pasien covid-19. Jenazah pasien covid-19 juga diperkenankan dimakamkan di TPU lain ditumpang dengan syarat izin dari pihak keluarga.
     
    "Kondisi saat ini iya (permakaman jenazah pasien covid-19) karena angkanya meningkat akibat covid-19, ini alokasi untuk petak makam baru. Untuk TPU lainnya, dapat ditumpang jika mendapat izin keluarga yang dapat ditumpang," imbuhnya.
     
    Sebelumnya, fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan membuka lahan permakaman yang telah dibeli. Berdasarkan alokasi APBD perubahan 2020 Pemerintah Provinsi DKI mengalokasikan anggaran Rp219 miliar untuk pengadaan tanah ruang terbuka hijau makam.
     
    “Saya dapat info Pemprov DKI sudah membayar Rp185 miliar untuk pengadaan tanah RTH makam. Kalau sudah dibayar, seharusnya segera digunakan untuk masyarakat. Tapi, hingga saat ini masih terjadi krisis lahan permakaman pasien covid-19,” kata Anggota Komisi D DPRD DKI Justin Untayana, Kamis, 21 Januari 2021.
     
    Selain itu, Justin juga menyayangkan Pemprov DKI tidak transparan mengenai lokasi lahan makam yang telah dibeli. Ia mengaku, tidak mengetahui detail lokasi lahan yang telah dibeli.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id