comscore

Bantah Ada Penggusuran, Pemprov DKI Sebut Hanya Penertiban

Putri Anisa Yuliani - 25 Oktober 2021 06:39 WIB
Bantah Ada Penggusuran, Pemprov DKI Sebut Hanya Penertiban
Penggusuran diklaim tidak pernah menjadi pilihan utama Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Foto: MI/Arya Manggala
Jakarta: Penggusuran diklaim tidak pernah menjadi pilihan utama Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menata permukiman dan kewilayahan. Hal ini ditegaskan menanggapi laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait masih adanya penggusuran paksa di Ibu Kota. 

Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, menegaskan penertiban dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI bukan penggusuran. Penertiban ini disebut tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).  

"Yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan penertiban terhadap pelanggaran aturan daerah dalam menjaga ketertiban kota yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Prosesnya dilakukan melalui dialog antara aparat pemerintah dan warga," kata Sigit dalam keterangan tertulis, Minggu, 24 Oktober 2021. 

Menurut dia, pelanggaran aturan yang dimaksud, seperti kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan bencana di wilayah sekitar. Pelanggaran lain, yakni permukiman yang dapat menghambat saluran air sehingga menyebabkan banjir.

Baca: Ingat, Ganjil Genap Hari Ini Berlaku Di 13 Ruas Jalan

Pemprov DKI, kata Sigit, juga sering mengundang LBH Jakarta untuk berdiskusi tentang perencanaan penataan permukiman untuk mengakomodasi kebutuhan warga. Hal itu dilakukan sesuai peran Pemprov DKI sebagai kolaborator masyarakat dalam pembangunan kota.  

Sigit menyebut selama empat tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tiga kampung telah dibangun. Kampung yang telah diresmikan ini ditertibkan pada pemerintahan gubernur sebelumnya, yakni Kampung Susun Kunir, Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, dan Kampung Susun Akuarium. 

Pembangunan ini diklaim sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta memastikan warga mendapatkan hunian layak. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta meyakini LBH ingin menghadirkan keadilan, seperti halnya keinginan Pemprov dalam kebijakan yang dihadirkan. 

Pemprov DKI, jelas dia, terbuka untuk berkolaborasi secara substantif. Selain itu, tindakan yang belum sesuai standar yang telah disampaikan LBH Jakarta akan menjadi catatan perbaikan, baik institusional maupun prosedural melalui produk hukum Pemprov DKI Jakarta. (OGI)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id