Kepala Dinas Pemakaman DKI Siap Dipecat

    LB Ciputri Hutabarat - 10 Juni 2016 14:06 WIB
    Kepala Dinas Pemakaman DKI Siap Dipecat
    Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati. Foto: Beritajakarta.com.
    medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah siap dipecat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ratna mengaku tetap fokus pada pekerjaan yang sudah diberikan kepadanya tanpa mempedulikan ancaman pemecatan.
     
    "Kalau saya yang penting kerja semaksimal mungkin. Kita kerja yang dulunya enggak benar kita benahi saja seusai aturan," kata Ratna kepada Metrotvnews.com, Jumat (10/6/2016).
     
    Dinas Pertamanan dan Pemakaman memiliki tugas dan fungsi mengurus tempat pemakaman umum (TPU) dan pembelian lahan yang bakal dijadikan ruang terbuka hijau. Namun Ahok, panggilan Basuki, menemukan banyak oknum yang suka jual beli tanah di bawah meja.
     
    Awal tahun lalu Ahok sudah menyoroti anggaran pembersihan jamur di taman pohon DKI sebesar Rp30 miliar. Saat itu Ahok mengancam bakal menurunkan jabatan Ratna. Kini, Ahok bahkan mengancam bakal cuci gudang pejabat di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Pasalnya, mengganti pucuk dinas tidak menyelesaikan masalah.
     
    Ratna tak ambil pusing jika jabatannya menjadi taruhan. Sebab dia yakin kinerjanya sudah maksimal dari kemampuannya sendiri. "Enggak masalah (dipecat). Saya pokoknya kerja sebaik mungkin sesuai instruksi. Sisanya sesuai kebijakan pak Ahok," ujar Ratna.
     
    Terkait pungutan liar, Ratna menegaskan pihaknya sudah mempuyai aturan. Warga yang ingin memakamkan keluarganya harus mengunjungi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan.
     
    "Harus ke PTSP kelurahan. Nanti akan dibantu petugas untuk pemilihan (lokasi makam)," kata Ratna.

    Kepala Dinas Pemakaman DKI Siap Dipecat
     
    Di PTSP, warga akan diberitahu besaran retribusi yang harus dibayar. Biasanya besaran retribusi tergantung letak blok makam yang dipesan. Setelah memesan, warga diharuskan membayar retribusi ke Bank DKI untuk mendapat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
     
    "SKRD nanti dibawa ke TPU tempat pemakaman. Petugas di sana sudah tidak dibayar macam-macam lagi," ujarnya.
     
    Ratna menegaskan, dengan sistem ini tidak ada pungli di TPU. Petugas yang menyelewengkan wewenang akan dipecat. "77 makam semua sistemnya sudah sama, tidak ada yang berbeda," kata Ratna.
     
    Berdasarakan dana Dinas Pemakaman dan Pertamanan ahli waris hanya membayar retribusi pemakaian tempat pemakaman sesuai blok yang digunakan untuk makam dan lamanya waktu sewa.
     
    Sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk blok AA.1 (Rp.100.000), blok AA.II (Rp.80.000), blok A.l (Rp.60.000), blok A.II (Rp.40.000), blok A.III (Rp.0).
     
    Sementara itu, biaya perpanjangan sewa tanah makam adalah 50% dari besarnya retribusi yang dibayar tiap tiga tahun.
     
    Khusus buat warga yang tidak mampu tidak dikenakan biaya retribusi alias gratis. Namun, ahli waris harus mengisi formulir permohonan dengan melampirkan surat keterangan pemeriksaan jenazah (model A) dari puskesmas/rumah sakit, surat keterangan kematian dari kelurahan setempat, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat atau kartu Gakin.
     


    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id