Ajukan Revisi Perda, Pemprov DKI Ingin Satpol PP Jadi Penyidik Pelanggar Prokes

    MetroTV - 22 Juli 2021 15:31 WIB
    Ajukan Revisi Perda, Pemprov DKI Ingin Satpol PP Jadi Penyidik Pelanggar Prokes
    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Foto: Dok/Istimewa



    Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan perubahan atau revisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 2 Tahun 2020 kepada DPRD DKI Jakarta. Dalam revisi tersebut terdapat beberapa poin yang diajukan seperti adanya penerapan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan dan memberikan wewenang kepada Satpol PP sebagai penyidik dalam pidana pelanggaran protokol kesehatan.

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menggelar rapat paripurna bersama pemerintah DKI Jakarta Gedung DPRD Jalan Kebon Sirih Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu, 21 Juli 2021 siang.

     



    Dalam rapat tersebut Pemprov DKI Jakarta mengajukan revisi Perda DKI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Mewakili Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria membacakan draf revisi Perda tersebut di hadapan anggota dewan.

    Terdapat sejumlah poin yang diajukan dalam revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 ini. Di antaranya adalah mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan.

    Namun sanksi pidana akan dilakukan jika seseorang kelompok atau institusi telah melakukan pelanggaran secara berulang-ulang. Selain itu Pemprov DKI juga mengajukan revisi terkait pemberian wewenangan kepada Satpol PP sebagai penyidik dalam pelanggaran kesehatan.

    Namun Reza belum rinci secara detail mengenai kewenangan Satpol PP tersebut. Wakil Gubernur Riza Patria meminta agar masyarakat tidak panik jika nantinya aturan ini diberlakukan.

    Riza menyatakan pemerintah nantinya akan menegakkan aturan secara humanis hingga tidak menimbulkan gesekan di masyarakat. Menurutnya sanksi pidana hanya akan dilakukan jika upaya-upaya sebelumnya sudah diterapkan.

    Draf revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 ini akan dibahas oleh anggota dewan sebelum disetujui. Namun sejauh ini anggota dewan menyambut baik usulan tersebut.

    "Tidak serta merta peraturan tersebut diberikan kepada masyarakat ada ketentuan ada tahapan. Sekali lagi ini tidak untuk memberatkan masyarakat jadi jangan kaget dan takut karena ada pidana, ini diberikan untuk orang yang mengulang atau sembunyi-sembunyi," ujar Riza. (Raja Alif Adhi Budoyo)

    (MBM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id