Anies Disarankan Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat

    06 November 2017 06:28 WIB
    Anies Disarankan Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat
    Ilustrasi kawasan reklamasi/ANT/Wahyu Putro
    medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Anies Baswedan disarankan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk rencana penarikan dua rancangan peraturan daerah yang terkait dengan reklamasi di Teluk Jakarta.

    "Tidak bisa langsung menarik begitu saja meskipun itu usulan eksekutif. Pertama, pasal raperda itu dibuat saling terkait. Kedua, posisi Gubernur dan DPRD ialah mitra sehingga harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat," jelas pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah seperti dilansir Media Indonesia, Senin 6 November 2017.

    Anies Baswedan berencana menarik Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP3K) dan merevisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Sayangnya, ia enggan menyampaikan poin-poin yang akan diubah.

    "Nanti kalau sudah kita lakukan, kita sampaikan," ucapnya di Balai Kota DKI, Jumat 3 November 2017.

    Trubus menjelaskan, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menegaskan melanjutkan pembangunan Pulau C dan D.

    "Pemerintah pusat sudah mengatakan bahwa pembangunan itu tidak dihentikan. Jadi, Gubernur DKI harus berkoordinasi, minimal dengan Kemendagri," tegas Kalla.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menegaskan, bila Pemprov DKI dan DPRD enggan bertemu langsung, Anies atau Wagub DKI Sandiaga Salahudin Uno bisa mengutus wakil mereka dari Fraksi PKS dan Gerindra di DPRD.

    "Jangan terlalu lama, harus ada keputusan penting dan cepat segera," kata Yayat.

    Yayat menjelaskan, yang menjadikan persoalan reklamasi lambat karena banyaknya kepentingan di pihak masing-masing. Di sisi lain, keduanya juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat sehingga lobi dan pendekatan terkait dengan reklamasi harus dibuat sejak sekarang.

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana, mengungkapkan Gubernur DKI harus mengirimkan surat resmi kepada DPRD mengenai penarikan dua raperda reklamasi.

    "Penarikan ini wajar saja.Dulu juga pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya," ucap dia.

    Selidiki pejabat

    Penyidik Polda Metro Jaya masih menyelidiki pejabat yang diduga memperkaya diri dalam menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan penyidik sudah mengendus adanya pejabat yang mencoba memperkaya diri itu.

    "Sudah masuk tahap penyidikan. Artinya, ada oknum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Penyidik sedang mencari siapa pelaku," ucap Argo.

    Penyidik akan memanggil dan meminta keterangan berbagai pihak, termasuk pengembang pulau reklamasi.

    Penyidikan ini mendapatkan bukti permulaan berupa transaksi dan keterangan sejumlah saksi.

    "Kami periksa aturannya, semua ada nilai jual yang sudah ditetapkan. Jika nilainya berbeda atau di bawah nilai objek pajak, itu tidak boleh," terangnya.

    (OJE)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id