Mal Pelayanan Publik Jakarta Ditutup Sementara Imbas Korona

    Sri Yanti Nainggolan - 19 Maret 2020 12:04 WIB
    Mal Pelayanan Publik Jakarta Ditutup Sementara Imbas Korona
    Ilustrasi. Mal Pelayanan Publik DKI jakarta. Foto: MI Rommy Pujianto
    Jakarta: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta menutup sementara 316 unit pelaksana pelayanan satu pintu dan mal pelayanan publik. Kebijakan ini diberlakukan hingga 31 Maret 2020.

    "Sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan)" kata Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Benni Aguscandra di Jakarta, Kamis, 19 Maret 2020.

    Kebijakan ini menindaklanjuti surat edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 2/SE/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran virus korona (covid-19) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan juga menindaklanjuti surat edaran Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di DKI.

    Berdasarkan keputusan ini, permohonan pada perizinan atau non-perizinan yang memerlukan peninjauan lapangan ditunda. Begitu pula dengan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

    Baca: Anies Minta Masyarakat Jalankan Aturan Pencegahan Korona

    Benni menjelaskan DPMPTSP mengoptimalisasi layanan dalam jaringan (daring). Pelayanan online dapat diakses melalui https://jakevo.jakarta.go.id atau call center Tanya PTSP 1500164. Layanan telepon beroperasi normal, yaitu pada jam kerja pukul 07.30 hingga 16.00 WIB.

    "Pelayanan melalui sistem daring dilakukan mulai dari mengajukan berkas permohonan sampai dengan pencetakan dokumen izin/non-izin," ujar Benni.

    Pemohon yang ingin mengetahui soal perizinan dan non-perizinan juga bisa berkonsultasi melalui percakapan daring. Pola pelayanan bertatap muka secara real time dengan petugas DPMPTSP melalui fitur live chat dan video call pada website https://pelayanan.jakarta.go.id/.

    Benni menegaskan Pemprov DKI tetap menerima pelayanan manual perizinan dan non-perizinan tertentu dengan prinsip urgensi. Pemohon dapat mengirimkan berkas permohonan melalui jasa pengiriman tercatat dan kotak berkas (drop box) yang telah disediakan oleh seluruh service point DPMPTSP. Namun, tetap tidak ada kontak langsung antara petugas dan pemohon. 

    "Jika bukan karena urgensi, tunda dulu pengajuan permohonan izin/nonizin secara manual dengan tidak mendatangi service point DPMPTSP," kata Benni.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id