DKI Sudah Terbitkan 50 Surat Izin Keluar Masuk

    Sri Yanti Nainggolan - 20 Mei 2020 22:44 WIB
    DKI Sudah Terbitkan 50 Surat Izin Keluar Masuk
    Pelang tanda check point pengawasan pelaksanaan PSBB ditempatkan di Jalan Ciledug Raya, Jakarta, Kamis, 23 April 2020. Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
    Jakarta: Sebanyak 67.001 orang telah mengakses perizinan surat izin keluar masuk (SIKM). Ada 1.748 permohonan diterima.

    Per Rabu, 20 Mei 2020, ada 977 permohonan baru diajukan. Sebanyak 164 permohonan menunggu divalidasi penjamin/penanggung jawab dan 557 permohonan ditolak.

    "Sebanyak 50 permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Benni Aguscandra, melalui keterangan tertulis, Rabu, 20 Mei 2020. 

    Menurut dia, waktu penyelesaian permohonan perizinan tergantung dari lamanya validasi penjamin dan kelengkapan berkas persyaratan. Jika benar dan lengkap, estimasi waktu penyelesaian permohonan SIKM biasanya hanya perlu satu hari kerja.

    Namun, jika penjamin tidak memvalidasi lebih dari 3x24 jam, permohonan otomatis ditolak. "Durasi waktu penjamin/penanggung jawab melakukan validasi perizinan SIKM rata-rata selama 5 jam dari permohonan diajukan," imbuh dia.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meneken Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Warga berkartu tanda penduduk (KTP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tak perlu mengurus SIKM.

    DKI Sudah Terbitkan 50 Surat Izin Keluar Masuk

    Baca: 26 Warga DKI Jakarta Diizinkan Keluar Masuk Jabodetabek

    Meski begitu, pergerakan orang di kawasan Jabodetabek hanya diizinkan untuk yang mendapat pengecualian pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau keadaan mendesak. Sebanyak 11 sektor diperbolehkan beraktivitas antara lain bidang kesehatan, bahan pangan baik makanan/minuman, energi, serta komunikasi dan teknologi informasi.

    Selain itu, Anies membolehkan perusahaan bidang keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Terakhir, bidang yang boleh beroperasi yakni yang terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

    Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id