Pasar Kaget Penggilingan Tak Dikelola Pemprov DKI

    Zaenal Arifin - 22 Mei 2020 02:35 WIB
    Pasar Kaget Penggilingan Tak Dikelola Pemprov DKI
    Foto kerumunan warga menyerbu pasar kaget di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Penggilingan, Jakarta Timur, viral di media sosial. Istimewa
    Jakarta: Foto kerumunan warga menyerbu pasar kaget di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Penggilingan, Jakarta Timur, viral di media sosial. Warga tidak menerapkan physical distancing sebagai langkah antisipasi penyebaran virus korona (covid-19).

    Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) PIK Samsu Rizal mengaku pedagang yang berjualan di pasar kaget tersebut bukan pedagang binaan PIK. "Sejauh ini pengusaha di PIK sebagian besar sudah mematuhi imbauan. Yang sulit mengatur PKL (pedagang kaki lima) dari luar PIK," kata Samsu saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Kamis malam, 21 Mei 2020.

    Dia beralasan PIK berada di tengah permukiman sehingga memiliki banyak akses. Posisinya yang strategis membuat PKL dan warga mudah masuk.

    "Kawasan PIK itu ada di tengah masyarakat. Malah ada satu akses yang memang satu-satunya keluar masuk lewat PIK, sehingga kita sulit untuk menutup total," ujarnya.

    Samsu menuturkan pihaknya bersama petugas gabungan Kecamatan Cakung sudah berupaya membatasi aktivitas jual beli di PIK. Toko yang tidak masuk sektor dikecualikan dalam pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta sudah diminta tutup.

    "Itu PKL yang datang dari luar, ini yang menjadi daya tarik orang datang ke PIK untuk sekedar ngabuburit sambil cari takjil," tuturnya.

    Dia membalas pernyataan Kasatpol PP Jakarta Timur Budhi Novian yang menyebut keramaian pasar kaget tanggung jawab pengelola PIK. Samsu balik mempertanyakan tugas penindakan Satpol PP yang ada dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020.

    "Tugas dan fungsi UPK pengelolaan kawasan, sedangkan penindakan ada pada Satpol PP. Kita selalu melakukan koordinasi dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban kawasan," lanjut Samsu.

    Namun, dia membantah ada masalah koordinasi dengan Satpol PP sehingga UPK PIK dan petugas sama-sama 'kecolongan'. Samsu menyebut penindakan terhadap aktivitas jual beli yang jelas bertentangan dengan PSBB terkendala karena masalah personel.

    "Yang jadi masalah adalah kekurangan personel. Personel di tingkat Kelurahan sampai Wali Kota cakupannya luas, jadi terbagi sesuai jadwal maupun jumlahnya," lanjut dia.

    Sebelumnya sebuah foto yang menampilkan kerumunan warga di PIK viral, di antaranya dalam postingan Instagram @jakarta.terkini.

    "Suasana di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung, di tengah pemberlakuan PSBB di Jakarta malam tadi, Selasa 19/5/2020," tulis akun @jakarta.terkini, Selasa, 19 Mei 2020.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id