Wagub DKI Tegaskan Tak Ada Rem Darurat

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Ibu Kota tak menerapkan rem darurat. Isu ini sempat muncul untuk mengantisipasi lonjakan kasus covid-19 imbas libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru).

"Sekarang ini tidak berhenti total, kami menyebutnya pengetatan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021. 
Menurut dia, pengetatan ini senada dengan kebijakan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) dari pemerintah. Skema ini mulai berlaku pada Senin, 11 Januari 2021.

Baca: Dinkes DKI: Februari ICU RS Penuh Bila Tidak Ada Intervensi

Pengetatan, kata dia, sedianya sudah diterapkan saat libur Nataru. Kebijakan DKI sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatasan jam operasional moda transportasi dan syarat rapid test antigen. 

"Alhamdulillah hari ini (kebijakan) sudah diambil oleh pemerintah pusat," ucap Riza. 

Wilayah di Jawa dan Bali akan menerapkan PSBM. Kebijakan ini untuk menekan kasus positif covid-19 di masing-masing provinsi.

"Penerapan pembatasan secara mikro ini sesuai arahan Bapak Presiden (Joko Widodo). Nanti pemerintah daerah akan menentukan wilayah-wilayah mana saja yang akan dilakukan pembatasan tersebut," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

(OGI)