Cegah Prostitusi, Kolaborasi Pengelola Apartemen dan Polisi Diperlukan

    Kautsar Widya Prabowo - 12 April 2021 18:31 WIB
    Cegah Prostitusi, Kolaborasi Pengelola Apartemen dan Polisi Diperlukan
    Ilustrasi: Medcom.id



    Jakarta: Prostitusi online yang marak belakangan harus menjadi perhatian serius pihak terkait. Pengelola apartemen dan kepolisian diminta berkolaborasi mencegah hal tersebut.

    "Karena ini memang perlu melibatkan kepolisian dan pihak lainnya karena transaksinya sulit dilacak juga. Harus ada kerja sama yang punya otoritas dan  pihak kepolisian," ujar pengamat tata kota Yayat Supriatna melalui keterangan tertulis, Senin, 12 April 2021.






    Dia mencontohkan pengungkapan kasus prostitusi online di Apartemen Gading Nias Residence (GNR) Jakarta. Yayat menilai kasus itu bisa ditangani karena kerja sama pengelola, penghuni, dan kepolisian.

    Baca: Operasi Pekat, Satpol PP Tangsel Amankan 22 Wanita dan 10 Pria

    Kerja sama itu muncul dari kesadaran penghuni dan pengelola untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Pasalnya, ada pihak yang secara terselubung menyewakan unit apartemen untuk prostitusi online.

    Yayat mengatakan penyelewengan itu tak bisa dibenarkan. Tindakan ini hanya memperhatikan kepentingan penyewa, tanpa memedulikan lingkungan huni yang kondusif.

    Menurut dia, sikap tersebut harus dikikis dengan kepedulian penghuni terhadap tetangga. Jika ada hal mencurigakan, penghuni harus segera melapor kepada polisi.

    “Fungsi komunitas harus berjalan, CCTV juga terus memantau, serta menegur apabila memang ada yang mencurigakan. Orang tidak bisa terbuka semua, tergantung niatnya orang beli apartemen tujuannya apa,” jelas Yayat.

    Chairman and Co-Founder Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menyoalkan pengawasan media sosial sebagai 'lapak' prostitusi online. Dia menyebut pengawasan ini sulit dilakukan.

    "Dan ini bukan di Indonesia saja, ini juga terjadi di seluruh dunia. Bahkan yang konvensional, seperti SMS juga sekarang masih dipergunakan,” kata dia.

    Ardi mengatakan take down platform media sosial bukan solusi. Pasalnya, pelaku bakal mencari aplikasi lain untuk melakukan praktik kotor ini.

    Pemerintah didesak memaksimalkan pengawasan terhadap bisnis kotor dengan perputaran duit miliaran rupiah itu. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada 1.068.926 konten berkaitan dengan pornografi per 2020. 

    Konten ini ditangani tim di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Dari jumlah itu, ada 10 konten yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak-anak.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id