Ahok Tegaskan Pergub Buatannya Bukan Alat Penerbitan IMB

    Theofilus Ifan Sucipto - 19 Juni 2019 16:52 WIB
    Ahok Tegaskan Pergub Buatannya Bukan Alat Penerbitan IMB
    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok - Medcom.id.
    Jakarta: Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menepis tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 yang dikeluarkannya bisa jadi alat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi. Aturan yang dikeluarkan Ahok itu masih menggantung di DPRD DKI. 

    "Kalau Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB. Kan Aku pendukung reklamasi," kata Ahok saat dihubungi wartawan, Rabu, 19 Juni 2019.

    Ahok mengungkapkan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 salah satunya mengatur kontribusi tambahan 15 persen bagi pengembang. Dalam aturan itu, pengembang wajib memberikan 
    kontribusi 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bila membeli tanah di Pulau Reklamasi. 

    Dia menghitung, bila pengembang memberi tambahan kontribusi, pemprov bisa menerima hingga Rp100 triliun. Ahok menegaskan Pergub tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta itu untuk membantu rakyat DKI.

    Namun, hingga Ahok tak lagi menjabat, permasalahan soal kontribusi 15 persen dalam pergub tak selesai. Ahok menyebut semestinya permasalahan itu selesai lebih dulu sebelum Anies mengeluarkan IMB. 

    (Baca juga: Anies Sebut Aturan IMB di Pulau Reklamasi 'Warisan' Ahok)

    "Kalau sekarang dengan pergub saya di 2016 bisa buat IMB Pulau Reklamasi? Artinya Pergub yang sama di tahun 2016 enggak bisa terbitkan IMB Pulau Reklamasi," imbuh BTP.

    Ahok menyebut DPRD DKI menolak ketok palu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantau Utara Jakarta serta rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam raperda yang saat ini tak diteruskan Anies itu terdapat kewajiban 15 persen kontribusi tambahan. Ahok mengatakan DPRD DKI menyandera kebijakan itu saat ia menjabat.

    "Hanya pasal soal 15 persen saja DPRD tidak mau ketok palu khususnya (Wakil DPRD DKI) Mohamad Taufik dan kawan-kawan dan (Mantan Komisi D DPRD DKI) Sanusi," beber dia. 

    Dia mengaku heran pada sikap DPRD DKI saat itu. Padahal, jelas Ahok, kontribusi 15 persen itu berguna untuk membangun infrastruktur di Ibu Kota.

    "Dan swasta tidak ada yang keberatan dikenakan tambahan kontribusi 15 persen," pungkas BTP.

    Dia menduga DPRD DKI berpikir untuk menekan pengusaha reklamasi supaya tidak mendapat IMB. DPRD diduga ingin menawar negosiasi angka 15 persen tersebut.

    "(Masalah IMB) hanya soal 15 persen saja yang beda (pandangan) dengan Aku waktu itu," pungkas BTP.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id