Asosiasi Pusat Perbelanjaan Tolak Perda Perpasaran DKI

    Cindy - 10 Desember 2019 13:56 WIB
    Asosiasi Pusat Perbelanjaan Tolak Perda Perpasaran DKI
    Ketua Umum DPP APPBI Stefanus Ridwan (tengah) dan Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah. Foto: Medcom.id/Cindy
    Jakarta: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menolak Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. Pusat perbelanjaan tak mungkin menanggung biaya 20 persen ruangan yang diberikan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

    "Karena saat ini bisnis pusat belanja sedang tidak baik, dengan diterapkannya Perda Nomor 2 Tahun 2018 mengakibatkan pusat belanja akan merugi dan tutup," ucap Ketua Umum DPP APPBI Stefanus Ridwan di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Desember 2019. 

    Menurut dia, selama ini pusat perbelanjaan telah menjalin kemitraan dengan UMKM. Sebanyak 42 ribu pelaku UMKM sudah memiliki kios di 45 pusat perbelanjaaan. 

    "Adapun 762 kios UMKM juga sudah beroperasi di kantin-kantin karyawan mal," sambung dia. 

    APPBI di Jakarta juga rutin menggelar pameran UMKM. Setidaknya ada 1.712 kali pameran UMKM dalam setahun. 

    Dia menilai Perda Nomor 2 Tahun 2018 yang memberikan ruangan gratis bagi UMKM dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. UMKM yang sudah ada akan kalah saing dengan UMKM yang mendapat ruang usaha secara gratis. 

    "Karena mereka harus membebankan biaya sewa kepada konsumen dalam bentuk harga produk yang lebih mahal," ucap Stefanus. 

    Di sisi lain, Stefanus menyebut pajak dari pusat perbelanjaan sudah cukup signifikan. Pihaknya menyerahkan pajak restoran (PB) sebesar 10 persen, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak reklame, pajak/retribusi parkir, pajak penerangan umum, hingga pajak penghasilan (PPh) 21 dari seluruh pegawai/karyawan di pusat perbelanjaan. 

    "Jika banyak pusat perbelanjaan yang akhirnya tutup karena penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2018, tentu kontribusi pajak akan berkurang," tutur dia. 

    Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai Pasal 42 ayat 4 Perda Perpasaran harus diperjelas. Pasal ini memerintahkan pengelola pusat perbelanjaan menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen yang dihitung berdasarkan luas efektif lantai usaha pusat perbelanjaan yang dikelola. 

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menyoroti produk UMKM yang bakal menerima fasilitas ini. Pasalnya, produk mereka harus sesuai dengan target konsumen di pusat perbelanjaan. 

    "Tidak mungkin pusat perbelanjaan dengan target konsumen kelas atas diisi dengan UMKM yang menawarkan produk seperti yang dijajakan pedagang kaki lima," ungkap Budihardjo. 

    Budiharjo menuturkan Hippindo menolak jika ruang usaha sebesar 20 persen itu diberikan secara gratis. Hal ini akan berdampak pada kenaikan sewa retail lainnya. 

    "Pusat perbelanjaan tidak mungkin menanggung beban operasional dan servis dari 20 persen ruang usaha yang diberikan secara gratis tersebut, dan akan membebankan ke penyewa lainnya," ungkap Budiharjo. 

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran sejak 31 Mei 2018. Perda memuat sejumlah kewajiban para pengelola pusat belanja untuk memberdayakan para pelaku UMKM

    Ada tiga pola kemitraan tertuang dalam Pasal 41 ayat 2 yakni penyediaan lokasi usaha, peyediaan pasokan, dan atau penyediaan fasilitasi. Pengelola diwajibkan untuk menyediakan ruang usaha sebesar 20 persen secara gratis untuk pelaku UMKM. 



    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id