Manajemen Pemakaman di DKI Jakarta Perlu Ditata

    Ilham Pratama Putra - 29 Juli 2019 03:13 WIB
    Manajemen Pemakaman di DKI Jakarta Perlu Ditata
    Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak Jakarta Pusat. -- Foto:Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan,
    Jakarta: Tempat pemakaman umum (TPU) di Ibu Kota bakal menghadapi tantangan besar seperti krisis lahan. Pengelolaannya pun perlu segera dilakukan secara modern.   

    Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan reformasi dan revitalisasi TPU di DKI Jakarta sedianya harus sudah dilakukan. Hingga saat ini data TPU sendiri belum akurat ditambah informasi data yang bias sehingga berdampak perencanaan ke depan bakal tidak tepat.

    Legalitas lahan makam resmi dan wakaf juga menjadi isu tersendiri yang berkaitan dengan penertiban bangunan, ahli waris wakaf serta keterkaitan masyarakat sekitar. Padahal, masa depan TPU dan pemakaman mestinya bisa menjadi tempat bersejarah, tujuan wsata maupun ruang terbuka hijau (RTH).

    "Pelayanan tidak optimal, peluang pungli, korupsi dan mafia makam," ujar Nirwono kepada Medcom.id, Minggu, 29 Juli 2019.

    Bila asumsi kebutuhan lahan makam 3,75 meter persegi/petak dengan jumlah layanan kematian rata-rata 100 orang/hari, artinya dibutuhkan lahan 20 Ha/tahun. Kondisi krisis lahan pemakaman pun sudah mulai dirasakan pada tahun ini.

    Data terakhir yang Nirwono dimiliki, lahan pemakaman tercatat sudah dibebaskan Dinas Kehutanan DKI Jakarta sebanyak 598,5 hektar. Dari luas tersebut, sebanyak 385,5 hektar sudah dipakai, 31,4 hektar siap pakai, dan sisanya belum siap pakai.

    Ia menambahkan, akam model tumpang pun menjadi alternatif di DKI Jakarta. Model ini diharapkan efektif mengingat terbatasnya lahan pemakaman siap pakai di wilayah Ibu kota.

    "Lahan siap pakai tersisa sekitar 48 hektare, atau 5,24 persen. Jadi model makam tumpang harus didorong," ujarnya

    Dia menyebut model menumpuk jenazah keluarga atau kerabat bakal menghemat penggunaan lahan 1 Ha/tahun. "Makam tumpang hemat lahan rata-rata 1,75 hektare dalam satu tahun. Selain itu juga hemat biaya pemeliharaan dan praktis saat berziarah," ujarnya.

    Agar model ini berjalan, Pemprov DKI perlu ikut menata proses penguburan jenazah. Hal ini penting agar ketersediaan lahan pemakaman selalu dalam kategori aman.

    "Jenazah dalam tiga tahun itu sudah hancur. Jadi bisa ditempati keluarga inti seperti ayah, ibu, anak. Mungkin juga ada diskon biaya paket pemakaman tumpang agar dapat mendorong program ini," ungkapnya.

    Tren kremasi untuk agama tertentu seperti Hindu, Budha dan Konghu Chu juga perlu didorong dengan fasilitas insentif dari pemerintah. Proses kremasi juga bisa dilakukan untuk warga negara asing pelaku tindak kriminal berat yang dijatuhi hukuman mati.

    Upaya tersebut perlu terus dilakukan seiring pembebasan lahan untuk menambah daya tampung jenazah. Menurut Nirwono, DKI Jakarta masih memiliki lahan makam seluas 198,16 Hektare yang belum dibebaskan.

    "Pemakaman dari sudut pandang Agama baik itu PP Muhammdiyah, PBNU, MUI, PGI, dan lain lain. Manajemen makam masa depan belajar dari San Diego Hills, Al Azhar, Yayasan Pengelola Kuburan Tentara Inggris," tuturnya.


     



    (BOW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id