Pemprov DKI Bantah Tabrak Aturan Soal Penutupan Diskotek

    Insi Nantika Jelita - 17 Februari 2020 19:07 WIB
    Pemprov DKI Bantah Tabrak Aturan Soal Penutupan Diskotek
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia bantah menabrak aturan dalam menutup tempat hiburan malam atau diskotek. Kebijakan mengacu Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

    "Aturannya (menutup diskotek) ada di Pergub," kata Cucu saat dihubungi di Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.

    Menurut Cucu, Pergub merupakan turunan dari peraturan daerah (Perda). Makanya, Pemprov DKI yakin tidak menabrak Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan sebagaimana yang dituduhkan DPRD.

    "Ya enggak bertentangan. Perda itu sifatnya masih general. Kalau aturan lebih rincinya ada di pergub," jelas Cucu.

    Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menabrak sejumlah aturan. Salah satunya, regulasi soal penutupan diskotek yang tidak sesuai perda.

    Prasetyo mengatakan beberapa kasus temuan narkoba di diskotek rupanya berasal dari luar lokasi hiburan malam. Prasetyo juga menyebut salah satu pendapat pajak terbesar DKI ialah dari tempat hiburan.

    Pemprov DKI Bantah Tabrak Aturan Soal Penutupan Diskotek
    Badan Narkotika Nasional (BNN) merazia salah satu diskotek di Jakarta. Dokumentasi BNN

    Baik Pergub dan Perda yang dipermasalahkan memang punya aturan yang hampir sama. Utamanya, terkait sanksi terhadap tempat hiburan yang didapati adanya narkoba.

    Pasal 98 ayat 2 Perda Nomor 6 Tahun 2015 Kepariwisataan misalnya, disebutkan; setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan usaha pariwisata dikenai sanksi administratif.

    Ayat 3 berbunyi; sanksi administratif itu berupa teguran tertulis pertama hingga ketiga, lalu usulan pembekuan sementara terhadap pendaftaran usaha pariwisata dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Kemudian, ada usulan pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

    Pasal 99 menyebutkan; setiap pengusaha dan/atau management perusahaan hiburan malam yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan, dan pemakaian narkoba dan/atau zat adictive di lokasi tempat usaha hiburan malam, dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

    Sedangkan, Pasal 54 ayat 1 Pergub Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berbunyi; 

    Setiap pengusaha dan/atau manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan hasil temuan di lapangan, informasi yang bersumber dari media massa dan/ atau pengaduan masyarakat dengan melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 manajemen, dilakukan pencabutan TDUP secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga dan penghentian sementara kegiatan usaha.



    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id