Target Pendapatan Pajak DKI Jakarta Tidak Tercapai

    Putri Anisa Yuliani - 20 Mei 2020 06:17 WIB
    Target Pendapatan Pajak DKI Jakarta Tidak Tercapai
    Ilustrasi Jakarta. Medcom.id
    Jakarta: Hasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD 2019 didapati realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp62,30 triliun atau 83,08% dari target yang terdiri atas realisasi pajak daerah sebesar Rp40,29 triliun atau 90,48%, dan dana perimbangan sebesar Rp14,49 triliun atau 68,02%.

    Target pendapatan yang tidak tercapai antara lain dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hanya terealisasi sebesar Rp5,478 triliun atau 60,51% dari target Rp9,5 triliun.

    DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembayaran BPHTB atas objek PPJB dengan menyosialisasikan ke pengembang apartemen yang baru membangun sesuai dengan Pergub Nomor 117 Tahun 2019.

    Pasal 2 Pergub itu berbunyi setiap orang atau badan yang melakukan PPJB yang dimaksudkan untuk memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dengan memasukan BPHTB sebagai komponen pada harga transaksi, wajib menyetorkan BPHTB kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    "Pemprov juga harus melalikan optimalisasi dan penyempurnaan Sistem E-BPHTB," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Selasa, 19 Mei 2020.

    Langkah lainnya untuk memaksimalkan pendapatan pajak BPHTB yakni melakukan koordinasi dengan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terkait pelaporan harga transaksi dengan nilai yang sebenarnya.

    Selain itu, target penerimaan yang tidak tercapai yakni retribusi perizinan tertentu hanya terealisasi Rp276,836 miliar atau 65,64% dari target Rp421,750 miliar.

    DPRD DKI Jakarta merekomendasikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar membangun dan mengembangkan aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik.

    "Pemprov juga harus mememberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," tegas Prasetyo.

    Selain itu, lanjut Prasetyo, Pemprov DKI Jakarta dapat membuat perjanjian bersama dengan perbankan dalam rangka pembayaran retribusi daerah. Di sisi lain, ada pula terkait penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang belum sesuai harapan.

    DPRD DKI Jakarta merekomendasikan kepada Bapenda agar melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data aset/barang milik daerah. Khususnya tanah dan/atau bangunan termasuk fasilitas sosial fasilitas umum hasil kerja sama dengan pihak ketiga maupun yang belum dimanfaatkan.

    "Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah," ujar Prasetyo.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id