Gerindra Bela Anies Soal Kampung Akuarium

    Faisal Abdalla - 12 Oktober 2019 09:35 WIB
    Gerindra Bela Anies Soal Kampung Akuarium
    Warga bersantai di shelter yang dibangun Pemprov DKI Jakarta di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (15/4/2018). Foto: MI/M Irfan
    Jakarta: Partai Gerindra mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta membangun rumah di kawasan Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra, Syarif, meyakini pembangunan rumah di Kampung Akuarium tak melanggar aturan.

    "Kampung Akurium itu bukan jalur hijau, jadi prinsipnya boleh dibangun," kata Syarif di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Oktober 2019.

    Pasal 607 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menyebut kegiatan pemerintah daerah dapat dilakukan di semua zonasi, kecuali zona hijau, zona lindung, dan zona biru. Syarif mengatakan Kampung Akuarium tidak termasuk dalam tiga zona itu.

    Dengan begitu, terang dia, Pemprov DKI bisa mendirikan bangunan di kawasan Kampung Akuarium. Program ini juga janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kampanye pada Pilkada DKI 2017.

    Syarif menyampaikan status kepemilikan rumah di Kampung Akuarium masih dalam pembahasan. Namun mengacu pada janji kampanye Anies, warga seharusnya diberikan secara cuma-cuma.

    "Status rumah memang dalam kajian. Akan dikaji bersama dengan BPK dengan kementerian terkait, dan itu kan janji Pak Anies memberikan cuma-cuma," ujarnya.

    Kampung Akuarium mencuat setelah digusur Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 2015. Penggusuran lantaran bakal dibangun sheetpile di kawasan tersebut. Pembangunan bertujuan mencegah air laut masuk.

    Kampung ini kembali mendapat perhatian pada masa kepemimpinan Anies Baswedan. Bahkan, Pemprov DKI berencana membangun 142 rumah di Kampung Akuarium, Jakarta Utara. Pembangunan dimulai 2020. Sembari menunggu, warga tinggal di hunian sementara.

    Namun, anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengkritik rencana pembangunan rumah itu. Dia berpendapat pembangunan menabrak Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    Gembong meminta Anies mengembalikan fungsi Kampung Akuarium murni sebagai kawasan wisata bersejarah tanpa ada 'embel-embel' pembangunan rumah lapis. Fraksi PDIP akan menolak rencana tersebut.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id