Anies Emoh Berdebat Masalah TGUPP

    Nur Azizah - 10 Desember 2019 15:24 WIB
    Anies Emoh Berdebat Masalah TGUPP
    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI, Selasa (3/12/2019). Foto: MI/Insi Nantika
    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malas berdebat terkait wacana pemangkasan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Ia mengaku anggaran serta jumlah keanggotaan TGUPP sudah tertuang dalam Pergub DKI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

    "Saya tidak mau berdebat itu deh. Soal itu kan keputusannya lewat Pergub," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Desember 2019.

    Anies tak mau berkomentar ihwal TGUPP. Ia justru meminta awak media menyimpulkan sendiri.

    "Anda simpulkan sendiri deh. Enggak usah pakai (ucapan) saya," ujar dia.

    Sebelumnya, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) diguyur gaji fantastis. Rincian gaji TGUPP dipaparkan dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020.

    Untuk anggota dengan jabatan terendah yakni grade 3c bidang pelayanan ahli, gaji yang dibayarkan dimulai dari angka Rp8 juta. Gaji tertinggi yakni ketua yang merupakan pejabat eselon 2b berada di angka Rp51,570 juta.

    Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI (Bappeda) Suharti memaparkan saat ini TGUPP diisi oleh 66 anggota. Mereka terbagi dalam empat bidang.

    "44 orang di bidang ekonomi dan percepatan pembangunan, 11 anggota di bidang respons strategis, tujuh anggota di bidang hukum dan pencegahan korupsi, dan empat orang di bidang pengelolaan pesisir," kata Suharti dalam RAPBD di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

    Para pembantu Anies Baswedan ini bertugas melaksanakan pengkajian analisis kebijakan hingga melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur. Para tokoh yang terlibat dalam TGUPP ini pun diklaim membantu Anies dalam meningkatkan serapan anggaran.

    Namun, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menyentil tugas mereka. Sebab, kehadirannya dinilai tumpang tindih dengan jabatan lain.

    "Permasalahannya TGUPP ini melebihi kapasitasnya daripada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). TGUPP sebelumnya memberi masukan kepada gubernur bukan ke SKPD," kata Prasetio.

    Akhirnya terjadi kegalauan di SKPD dalam menyerap permasalahan Ibu Kota. "Terus terang saja saya mau OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang namanya TGUPP. Ini sudah menjadi pos baru di pemerintahan daerah," tambahnya.

    Terlebih saat ini, seorang anggota TGUPP Achmad Haryadi ketahuan merangkap jabatan sebagai dewan pengawas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Prasetio mempertanyakan kesesuaian anggaran kepada TGUPP tersebut.  

    "Jadi tolong ini mau dipakai, kajiannya seperti apa? Dikasih 18,9 miliar ini dipakai buat apa saja?" tegas dia.

    Berikut besaran honorarium TGUPP:
    Ketua Rp51,570 juta.
    Ketua Bidang Rp41,220 juta.
    Anggota Grade 1 Rp31,770 juta.
    Anggota Grade 2 Rp26,550 juta.
    Anggota Grade 2a  Rp24,930 juta.
    Anggota Grade 2b Rp20,835 juta.
    Anggota Grade 3  Rp15,300 juta.
    Anggota Grade 3a  Rp13,500  juta.
    Anggota Grade 3b  Rp9,810 juta.
    Anggota Grade 3c  Rp8,010 juta



    (MBM)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id