Simalakama Normalisasi Waduk Pluit

    Ilham Pratama Putra - 19 Juni 2019 14:49 WIB
    Simalakama Normalisasi Waduk Pluit
    Pengerukan Waduk Pluit, Jakut. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
    Jakarta: Proyek normalisasi Waduk Pluit, Jakarta Utara (Jakut), digarap sejak 2015. Saat itu, sebagian warga sekitar Waduk Pluit, tepatnya di RW 17, Penjaringan, Jakut, direlokasi ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakut.

    Proyek terus berjalan hingga detik ini. Mesin-mesin pengeruk waduk masih beroperasi. Namun, relokasi warga tak sepenuhnya dijalankan.

    Setidaknya 2.100 keluarga masih mengisi pinggiran Waduk Pluit. Ribuan keluarga itu nyaman bersemayam pada zona merah tanpa pembatas ke mulut waduk.

    Rumah-rumah semipermanen berbahan kayu maupun tripleks masih menghiasi bibir waduk dengan kedalaman lebih dari 50 meter itu. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, sejatinya melarang ada bangunan di jarak 30 meter dari pinggir sungai ataupun waduk di dalam kota.

    Ketua RT 16, Blok A, Rian Pasaribu, paham betul bahaya tinggal di kawasan tersebut. Dia pasrah jika satu waktu keluarga dan warganya harus dipindahkan. Dia tak menolak jika nantinya harus digusur pemerintah.

    "Ini sebagian warga kita kan juga sudah direlokasi. Cuma kenapa kita masih bertahan, ya karena kita tak ada pilihan. Kalau digusur ya kita sudah siap, tapi kita juga mau ada solusi," kata Rian kepada Medcom.id di rumahnya Jalan Sawit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 19 Juni 2019.

    Rian menampung aspirasi warganya untuk disampaikan ke kelurahan. Dia dan warganya siap pindah jika relokasi tak keluar dari Kecamatan Penjaringan.

    "Warga di sini kan mata pencariannya kan di dekat sini. Ada yang dagang, ada yang di pasar ikan. Itu sih yang membuat kita berat meninggalkan daerah ini," ujar dia.

    Ketua RT menerima relokasi, tetapi warga berkata lain. Jufran alias Omik misalnya. Dia membangkang dan menolak untuk dipindahkan.

    "Saya sudah tinggal di sini 20 tahun dan enggak ada masalah. Bisa-bisanya pemerintah saja itu, kan nanti di rusun kita harus bayar. Di sini kita juga sudah punya izin bangunan kok," ujar dia.

    Omik tinggal di rumah kayu berukuran 6x6 meter bersama istri dan tiga anaknya. Dia mengaku nyaman menghuni kampung padat itu yang rumahnya saling menempel dengan 'gang-gang tikus' selebar 70 sentimeter hingga 1 meter.

    "Enggak diperhatikan juga kita. Enak saja disuruh pindah. Toh kita enggak macam-macam juga sama waduk. Artinya sampah-sampah tidak kita buang ke sana. Kita, warga di sini dengan kesadaran saja bawa sampah ke penampungan di lapangan depan kampung," tutur Omik.

    Dia bahkan mengancam jika pemerintah berani merelokasi warga pinggiran Waduk Pluit. "Warga di sini kompak, kita menolaklah relokasi itu. Ini tanah pribumi," kata Omik.

    Simalakama Normalisasi Waduk Pluit
    Permukiman padat penduduk di sekitar Waduk Pluit, Jakut. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

    Pantauan Medcom.id, memang warga terlihat mewawas diri akan kebersihan lingkungan. Hanya sedikit sampah yang masuk dalam Waduk Pluit yang kini jadi taman wisata itu.

    Kondisi waduk saat ini jauh dari kata terawat. Bau busuk keluar dari waduk yang dominan diisi lumpur daripada air. Elisanti, warga, mengeluh meski telah terbiasa dengan bau waduk.

    "Yah sudah biasa juga. Namanya tampungan air emang begini mas. Kadang juga banyak nyamuk. Tapi enggak masalah. Kita nyaman saja," ungkapnya.

    Rembuk

    Pemerintah dan warga harus duduk bersama selesaikan permasalahan ini. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta Tubagus Ahmad meminta ada kejelasan tentang visi dan misi waduk yang tak merugikan kedua pihak.

    Baca: Penataan Waduk Pluit Disarankan Tiru Patung Merlion Singapura

    "Pemerintah menyusun perencanaan visi-misi seperti apa, bakal jadi apa waduk ini sebenarnya. Baik persoalan banjir ataupun kebutuhan masyarakatnya secara umum," kata Tubagus.

    Dia ingin masyarakat berani untuk terlibat dalam perencanaan waduk maupun tata kota di lingkungan mereka. Dengan cara itu, permasalahan normalisasi bisa selesai.

    "Masyarakat harus punya rasa memiliki itu. Kalau dia terlibat dengan prosesnya, pemerintah mengerti apa yang inginkan masyarakat dan masyarakat juga tahu permasalahan pemerintah itu bisa selesai saya kira," lanjut Tubagus.

    Guna menjaga lingkungan, Tubagus meminta masyarakat untuk tak turut mengotori waduk. Hal ini perlu dilakukan sembari menunggu kebijakan dari pemerintah. 



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id