Ombudsman Duga Ada Pemalsuan Dokumen di Vaksinasi Selebgram Helena Lim

    Sri Yanti Nainggolan - 17 Februari 2021 19:21 WIB
    Ombudsman Duga Ada Pemalsuan Dokumen di Vaksinasi Selebgram Helena Lim
    Ilustrasi: Medcom.id



    Jakarta: Ombudsman Jakarta Raya menduga adanya pemalsuan dokumen dalam vaksinasi covid-19 kepada selebgram Helena Lim. Masalah itu terjadi karena pendataan peserta vaksinasi tak maksimal.

    "Dapat diduga dalam kasus selebgram di Jakarta Barat, ada potensi pemalsuan dokumen dari pihak pemberi kerja kepada individu yang bersangkutan," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Februari 2021.




    Menurut dia, Helena memanfaatkan celah lemahnya verifikasi data manual tenaga penunjang kesehatan. Dugaan pemalsuan dokumen tersebut menjadi kewenangan kepolisian untuk mengusutnya.

    Baca: Terus Meningkat, 8.002 Pasien Covid-19 Berhasil Sembuh

    Kesimpulan tersebut didapat setelah Ombudsman Jakarta Raya meminta keterangan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Widyastuti. Dialog secara daring itu untuk mengkaji tata laksana vaksinasi pada tahap pertama yang diwarnai kesalahan target penyuntikan tenaga kesehatan (nakes).

    Ombudsman menemukan ketidakmampuan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan (SISDMK) yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait atau sumber lainnya. Sistem ini berisikan nama, nomor induk kependudukan, dan alamat tempat tinggal sasaran. 

    Sistem itu dipergunakan untuk mengirimkan undangan kepada nakes calon penerima vaksin melalui SMS blast, registrasi ulang, serta memilih lokasi vaksinasi. Tiket elektronik sebagai bukti diri penerima vaksin yang sah juga disediakan dengan sistem ini.

    "Kegagalan sistem tersebut menyebabkan banyaknya nakes yang tidak menerima undangan untuk vaksinasi dan menyebabkan terhambatnya proses vaksinasi bagi para nakes" ungkap dia.

    Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan pendataan secara manual bagi nakes yang sesuai kategori dengan beberapa syarat. Namun, pendataan secara manual itu tidak diimbangi dengan panduan kewajiban mengoreksi ulang data yang disampaikan, khususnya oleh pemberi kerja bagi tenaga penunjang kesehatan.

    Hal ini mengakibatkan lonjakan angka total nakes dan tenaga penunjang. Target nakes yang divaksinasi sedianya 120 ribu menjadi 233.320 nakes dan penunjang.

    "Ada potensi penambahan penumpang liar dari kategori tenaga penunjang kesehatan yang sepenuhnya ditentukan oleh si pemilik fasilitas kesehatan tanpa ada proses cross check data dari pemerintah," ucap dia.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id