Dishub DKI: Ganjil Genap Akan Diterapkan Bertahap

    Putri Anisa Yuliani - 02 Juni 2021 17:42 WIB
    Dishub DKI: Ganjil Genap Akan Diterapkan Bertahap
    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo/Medcom.id/Kautsar



    Jakarta: Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana menerapkan kembali sistem ganjil genap meski masih dalam tahap pengkajian. Selama masa pandemi covid-19, sistem ganjil genap bisa dilakukan bertahap dan tidak menyeluruh di 25 ruas jalan.

    "Memang saya setuju kita masuk pelonggaran gage (ganjil genap) maka tidak total di 25 ruas jalan tapi bertahap. Kita identifikasi kawasan yang kemudian jadi tujuan dari pelaku perjalanan secara umum, di sana kita lakukan pembatasan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam diskusi virtual, Rabu, 2 Juni 2021.

     



    Dishub DKI sudah memiliki data-data kawasan yang menjadi tujuan para pelaku perjalanan serta tingkat kepadatannya selama pandemi covid-19. Jika disetujui untuk dilakukan ganjil genap, Dishub DKI akan memperkuat layanan angkutan umum di kawasan tersebut.

    "Kami bisa kuatkan layanan angkutan umumnya, baik TransJakarta, MRT, maupun layanan angkutan umum reguler lainnya. Satu hal yang penting juga jangan dilihat dari transportasi saja tapi juga di sektor lainnya upaya masif pemerintah untuk melakukan penanganan pandemi," ujar dia.

    Baca: Polisi: Ganjil Genap Harus Mempertimbangkan Kapasitas Angkutan Umum

    Syafrin menjelaskan transportasi memang menjadi hilir kebijakan di saat pandemi. Namun, transportasi juga menjadi pemegang kunci pengendalian pandemi. Dia mencontohkan warga saat ini diminta mengurangi mobilitas. Transportasi menjadi item yang bisa digunakan untuk mengunci mobilitas warga.

    Hal yang sama diungkapkan pengamat transportasi Dharmaningtyas. Dia sependapat ganjil genap bisa diterapkan di masa pandemi. Ganjil genap dinilai bisa membatasi aktivitas masyarakat.

    "Sehingga orang-orang yang mau sebenarnya bisa work from home (WFH) tapi saat ini tetap keluar rumah karena dipaksa kantor atau keinginannya sendiri bisa dipaksa agar bekerja di rumah. Yang keluar rumah nantinya benar-benar yang terlibat bekerja di sektor produksi dan esensial," ujar Dharmaningtyas.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id