Ombudsman Desak Forkopimda DKI Perbaiki Koordinasi Penanganan Covid-19

    Siti Yona Hukmana - 24 November 2020 09:34 WIB
    Ombudsman Desak Forkopimda DKI Perbaiki Koordinasi Penanganan Covid-19
    Ilustrasi Balai Kota DKI Jakarta. Medcom/Candra Yuri Nuralam
    Jakarta: Ombudsman mendesak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta memperbaiki komunikasi penanganan covid-19 di Ibu Kota. Koordinasi dan komunikasi Forkopimda DKI Jakarta dinilai buruk.

    Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, menyoroti sejumlah kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa. Pertama, kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tebet, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

    Kemudian, acara pernikahan anak Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, serta kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke rumah Rizieq. Kemudian, pemanggilan Anies dan jajaran oleh Polda Metro Jaya dan penurunan baliho yang dilakukan Kodam Jaya.

    "Itu bukti nyata buruknya komunikasi dan koordinasi Forkopimda dalam penanganan covid-19," kata Teguh dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 November 2020.

    Teguh meminta Forkopimda DKI yang terdiri dari gubernur, ketua DPRD, kapolda, kepala kejaksaan tinggi, dan panglima Daerah Militer Jayakarta menelisik seluruh regulasi terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta. Kewenangan dan tanggung jawab tiap pemimpin daerah harus sesuai.

    Ombudsman berharap penegakan hukum juga sesuai dengan aturan. "Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/ 2020 tentang PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Tata laksana dan sanksi PSBB merupakan kewenangan daerah," ujar Teguh.

    Desakan serupa juga berlaku untuk kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemprov Jawa Barat yang menerapkan PSBB harus berperan lebih aktif dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh elemen.

    Baca: Ridwan Kamil Siap Tanggung Jawab Terkait Kerumunan di Megamendung

    Setiap pemerintah daerah diminta memanfaatkan perangkat dalam pencegahan, penanganan, dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan. Setiap daerah memiliki peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dalam penanganan covid-19 yang harus ditegakkan.

    Ombudsman memandang kerumunan massa yang terjadi di sejumlah wilayah itu kesalahan kolektif forkopimda. Seluruh elemen pimpinan bertanggung jawab karena tak mampu berkoordinasi baik dalam proses pencegahan.

    "Termasuk Kepolisian yang memiliki fungsi intelkam dalam proses deteksi dan pemberian izin keramaian, serta panglima distrik militer terkait perbantuan personel dalam proses pencegahan jika diperlukan," tegas Teguh.

    Baca: Kerusakan Terminal 3 Bandara Soetta Pascapenjemputan Rizieq Shihab

    Sementara itu, pemerintah pusat juga didesak berperan sesuai fungsi. Misalnya, penanganan kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, saat penjemputan Rizieq.

    Pengaturan dan penanganan bandara menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini tertuang dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

    "Bahwa pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kekarantinaan Keesehatan di pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara," jelas Teguh.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id