Pemprov DKI Somasi Ike Muti

    Insi Nantika Jelita - 01 Agustus 2020 06:11 WIB
    Pemprov DKI Somasi Ike Muti
    Unggahan foto Ike Muti dan Presiden Joko Widodo yang mengungkap persoalan proyek webseries. Instagram @ikemuti
    Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melayangkan somasi kepada pesinetron Indah Kartika Mutiarawati alias Ike Muti. Aktris itu dianggap menyebarkan informasi tidak faktual dalam akun media sosialnya.

    Surat peringatan itu diunggah akun twitter @DKIJakarta milih Pemprov DKI Jakarta. Pernyataan somasi itu ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah.

    "Salam, Ibu Ike Muti. Kami telah mengirimkan surat somasi kepada Saudara atas isi posting Saudara di IG (Istagram) yangg tidak faktual tersebut. Harap diterima dengan baik. Kami tunggu tindak lanjutnya," tulis akun @DKIJakarta untuk jawaban cuitan @IkeMutiP, akun milik Ike Muti.

    Baca: Ike Muti Ungkap Diminta Hapus Foto Jokowi Demi Proyek di DKI

    Cuitan tersebut ditulis pada Jumat, 31 Juli 2020. Saat dikonfirmasi, Yayan membenarkan surat peringatan tersebut. "

    "Ya benar (kami beri somasi)," kata Yayan saat kepada Media Indonesia, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2020.

    Somasi yang tertuang dalam surat bernomor 1795/-075 yang dikeluarkan pada 30 Juli 2020 tersebut berisi:

    Sehubungan postingan saudara di akun IG @ikemuti16 yang kemudian menjadi berita yang viral di media sosial pada Kamis 30 Juli 2020 yang pada intinya menyatakan ada tawaran project di Pemda DKI yang mensyaratkan Anda untuk menghapus foto Anda dengan Presiden Joko widodo agar mendapatkan project tersebut.

    Oleh karena isi postingan tersebut tidak faktual, tidak benar, dan berisi kebohongan serta telah viral di medsos yang membuat nama baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dirugikan, dengan ini kami memperingatkan Saudara untuk:

    1. Menjelaskan apa proyek yang Saudara sebutkan dan siapa penanggungjawabnya?
    2. Menyebutkan dengan jelas siapa yang menyuruh Saudara untuk menghapus foto Anda dengan Presiden Joko Widodo untuk mendapaktan proyek tersebut, serta kapan dan melalui media komunikasi apa instruksi itu disampaikan.
    3. Menunjukkan bukti komunikasi yang menyatakan permintaan Pemerintah Provinsi DKI untuk menghapus foto Anda dengan Presiden Joko Widodo.

    Kami tunggu dalam waktu 2x24 jam terhitung sejak Jumat 31 Juli 2020. Apabila tidak ada penjelasan dan klarifikasi secara tertulis dan ditandatangani di atas materai dari Saudara, maka kami akan langsung menempuh setiap dan semua upaya hukum sesusai dengan kaidah hukum pidana.


    (SUR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id