Pemberian Dana Swakelola Kampung Kumuh Sulit Diawasi

    Nur Azizah - 13 Februari 2019 12:32 WIB
    Pemberian Dana Swakelola Kampung Kumuh Sulit Diawasi
    Perkampungan nelayan yang kumuh di Kapuk Muara, Jakarta Utara. Foto: MI/Ramdani
    Jakarta: Pemprov DKI Jakarta berencana memberikan kucuran dana bagi warga untuk menata kampung kumuh. Dana itu rencananya diberikan pertengahan tahun ini melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

    Rencana tersebut mendapat kritik dari Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso. Menurutnya, pemberian dana swakelola sulit diawasi.

    "Siapa yang mengawasi?" Kata Santoso saat dihubungi, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2019.

    Santoso mengaku belum mengetahui apa pun soal rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pemberian dana swakelola. Namun, program tersebut hampir mirip dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

    "Mungkin programnya PNPM dulu, rakyat punya rencana apa, misalnya peninggian jalan dananya Rp20 juta. Nah, pemerintah bantunya Rp10 juta. Tapi kalau perencanaan Rp20 juta dikasih duit langsung Rp20 juta saya kira mesti ada payung regulasinya," kata dia.

    Sebaliknya, bila memiliki aturan, tak masalah. Kendati begitu, ia meminta Anies memperjelas sistem pemberian dana agar tepat sasaran. 

    "Ya, sistemnya seperti apa? Supaya uang ini benar-benar dilaksanakan dalam bentuk proyek. Jangan sampai ada penyelewengan," kata dia.

    (Baca juga: Anies Bakal Kucurkan Dana ke Warga Kampung Kumuh)

    Sebelumnya, Anies mengatakan pemberian dana swakelola itu merupakan program pemerintah pusat. Lantaran ini program baru, Anies harus mempelajari lebih detail mekanisme pemberiannya. 

    "Kita bersyukur karena semangat yang kita bangun di Jakarta untuk mengerjakan kegiatan pembangunan lewat gotong royong sekarang punya landasan hukumnya untuk pembiayaan," kata Anies, kemarin.

    Pada 1 Februari, Anies menyebut Pemprov DKI akan memberikan dana APBD kepada masyarakat untuk menata kampung sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Ada empat tipe swakelola yang diatur dalam perpres itu. Tipe IV yakni swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat. Kegiatan nantinya dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

    (Baca juga: 1/4 Wilayah Jakarta adalah Kawasan Kumuh)

    Selain untuk menata kampung kumuh, dana swakelola juga bisa digunakan untuk pembangunan kampung, perbaikan jalan, dan lainnya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menuturkan pemberian dana swakelola mendorong masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan.  

    "Kita mendorong penggunaan pengadaan barang dengan swakelola tipe 3 dan tipe 4. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita menginginkan pembangunannya dilakukan secara kolaborasi atau dalam bahasa kita gotong royong," kata dia.

    Dengan begitu, 21 kampung kumuh di DKI berpotensi mendapatkan dana swakelola yang diberikan Pemprov. Ke-21 kampung kumuh itu yakni Kampung Lodan, Tongkol, Krapu, Muka, Walang, Akuarium, Marlina, Elektro, Penjaringan; Gedong Pompa, Kerang Ijo, Baru Tembok Bolong, Blok Empang, dan Tanah Merah, Kelapa Gading Barat. 

    Lalu di Jakarta Timur ada kampung Prumpung dan Jatinegara. Sementara di Jakarta Barat ada Kampung Rawa Barat, Rawa Timur, Guji Baru, Kunir, Taman Sari; Kali Apuran, Cengkareng; dan Sekretaris, Grogol.  Adapun di Jakarta Selatan ada Kampung Baru di Kebayoran Lama.





    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id