comscore

Pengusaha Protes Anies Naikkan UMP di Menit Akhir

Candra Yuri Nuralam - 02 Januari 2022 15:35 WIB
Pengusaha Protes Anies Naikkan UMP di Menit Akhir
Ilustrasi: Medcom.id
Jakarta: Pengusaha memprotes Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2022 menjadi 5,1 persen. UMP DKI awalnya hanya disepakati naik 0,85 persen. 

"Hal demikian yang tidak akan mengira bahwa di balik keputusan yang ditetapkan oleh Pak Gubernur ada sesuatu yang berubah di akhir. Kami tidak menyangka di situ sama sekali," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta Nurjaman dalam diskusi Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Kontroversi Upah Anies,' Minggu, 2 Januari 2022.
Menurut dia, APINDO perwakilan Jakarta diajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membahas pengupahan pekerja di Kantor Balai Kota pada 15 November 2021. Saat itu, Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menyepakati beberapa hal terkait pengupahan pekerja pada 2022.

"Satu, ada usulan dari teman-teman dari serikat buruh. Kedua, ada usulan dari pemerintah, dan dari pengusaha saat itu yang kebetulan pemerintah dan pengusaha sepaham pada saat itu untuk menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 pada UMP 2022," ujar Nurjaman.

Baca: Pemprov DKI Akui Kenaikan UMP Jakarta Pernah Berbau Politik

Para pengusaha awalnya setuju kenaikan upah mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Namun, kesepakatan itu diubah dalam kurung waktu kurang dari sebulan. Anies menetapkan UMP Jakarta naik 5,1 persen.

APINDO perwakilan Jakarta juga sempat dipanggil untuk merevisi kenaikan UMP menjadi 5,1 persen. Pemprov DKI, kata Nurjaman, butuh memperbaiki sejumlah kajian saat pemanggilan kedua itu.

"Kenapa yang sudah benar akan dikaji menjadi salah? Karena kita ini mencari formulasi kebenaran atas tatanan yang ada yakni aturan," tutur Nurjaman.

Kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta diklaim cuma sepihak. APINDO DKI Jakarta kecewa dengan langkah Pemprov.

"Karena kalau secara demikian bahwa seolah-olah Pak Gubernur sudah sudah ada niatan untuk merevisi. Kami tidak ada sedikit pun pemikiran bahwa akan ada rencana perubahan," ucap Nurjaman.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 senilai Rp4.641.854 per bulan yang terhitung sejak 1 Januari 2022. UMP DKI itu berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Pengusaha diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan. Pengusaha akan dikenakan sanksi jika membayar upah lebih rendah dari UMP.

Keputusan itu diklaim mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional agar menjaga daya beli masyarakat atau buruh. Hal ini disebut untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(OGI)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id