Rp40 Miliar Anggaran DKI untuk Robot Damkar

    M Sholahadhin Azhar - 13 Februari 2020 21:02 WIB
    Rp40 Miliar Anggaran DKI untuk Robot Damkar
    Robot penyemprot air milik Pemprov DKI. Foto: Medcom.id/Yanti Nainggolan
    Jakarta: Implementasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai nampak. Salah satu yang mencolok yakni pembelian robot pemadam kebakaran dengan total harga Rp40 miliar.

    Belum jelas alasan kuat pengadaan robot itu. Namun Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) DKI Jakarta sudah menjelaskan segala keunggulannya.

    Ada dua robot yang dibeli dengan uang rakyat itu. Keduanya yakni robot pengurai material kebakaran MVF5-U3 dari Kroasia dan robot penghisap asap ukuran kecil LUF60 dari Austria.

    Hari ini, Kamis, 13 Februari 2020 dua robot itu diuji di Kantor Dinas PKP DKI. Alat pengurai material kebakaran berbentuk seperti meriam besar berwarna merah. Robot itu bisa menyemprot air dengan kapasitas yang besar.

    Rp40 Miliar Anggaran DKI untuk Robot Damkar
    Robot penyedot asap milik Pemprov DKI. Foto: Medcom.id/Yanti

    1. Anggaran dua robot berbeda

    Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan membeberkan detail harga dua robot damkar. Pertama robot pengurai material kebakaran MVF5-U3 dari Kroasia. 

    "Anggaran (robot) pengurai sekitar Rp32 miliar, kemudian LUF60 sekitar Rp8 miliar," kata Satriadi di Kantor Dinas PKP DKI Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020. 

    Satriadi menjelaskan bahwa harga tersebut tinggi karena robot bergaransi lima tahun. Harga tersebut sudah termasuk suku cadang yang saat ini berada di area Ciracas.

    "Cadangan ini digunakan apabila ada masalah," imbuh dia. 

    Menurut dia, pengadaan robot damkar punya urgensi. Terutama dikaitkan peningkatkan sarana prasarana di DKI. Konsekuensinya, diperlukan alat yang mumpuni untuk mengatasi bahaya kebakaran lebih efektif.

    2. Aksesibilitas tinggi

    Satriadi mengatakan, robot pemadam punya aksesibilitas tinggi. Sebab bisa memadamkan kebakaran di gang kecil. Robot model LUF60 itu berukuran 135 sentimeter yang dibeli dari Austria.

    "LUF60 itu bisa masuk ke gang-gang kecil. Dia bisa menyedot asap dan pemadaman juga," ujar Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan di Kantor Dinas PKP DKI Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020. 

    Satriadi menjelaskan robot ini diprioritaskan untuk mengatasi kebakaran di terowongan Moda Raya Terpadu (MRT) atau Lintas Rel Terpadu (LRT). Robot tersebut mampu menyemprotkan air dalam bentuk water fog, water canon, dan foam dengan jangkauan 70-80 meter. 

    Robot tersebut juga mempunyai built in pompa atau tenaga pompa eksternal. Robot bisa dioperasikan secara independen dengan sumber air dari hidran pilar atau sumber lain. 

    Robot seharga Rp8 miliar ini mampu menggeser material kebakaran dengan berat maksimal 600 kilogram untuk mempermudah menjangkau sumber api. Robot asal Austria ini menggunakan baterai yang dapat bertahan selama enam jam dan tetap bisa digunakan saat mesin beroperasi. 

    "Ini kan menggunakan remote control, dari remote control-nya berjarak antara 500 meter sampai satu km," imbuh dia. 

    Rp40 Miliar Anggaran DKI untuk Robot Damkar
    Robot penyedot asap milik Pemprov DKI. Foto: Medcom.id/Yanti

    3. Melatih petugas Damkar

    Selain membeli robot, Pemprov DKI juga menyertakan petugas Damkar dalam pelatihan. Mereka dididik mengoperasikan robot dari jarak jauh. Bersama produsen dari Kroasia dan Austria, petugas menerima transfer ilmu.

    "Harus ada beberapa tim, mesinnya, mekaniknya, operatornya. Semuanya dilatih sama dari luar negerinya, dari Kroasia," kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI, Satriadi Gunawan saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020. 

    Nantinya, petugas bisa mengendalikan kedua robot dari jarak jauh. Satriadi menyatakan pengendalian robot pemadam kebakaran akan memudahkan kinerja petugas.

    "Enggak mungkin mobil kami unit masuk ke dalam terowongan (LRT MRT). Kalau itu (robot) bisa masuk terowongan, bisa dioperasikan dari jarak jauh untuk safety anggota," ujar Satriadi.

    4. Belum lepas dari stigma anggaran lem aibon

    Saat ini, arah penggunaan anggaran Pemprov DKI mulai bisa dilihat masyarakat. Namun pemerintah ibu kota perlu hati-hati. Sebab pada November 2019, opini publik digiring pada permasalahan anggaran untuk membeli lem aibon seharga Rp82,2 miliar.

    Menurut Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, hal tersebut merupakan blunder yang terlihat. Pada awal November 2019, dia mengatakan banyak masalah di dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

    Salah satunya, biaya konsultan penataan kampung kumuh untuk satu RW yang mencapai Rp556 juta. Gubernur Jakarta Anies Baswedan perlu melakukan langkah strategis. 

    Sebab kala itu, banyak pihak menilai Anies hanya melempar tanggung jawab. Salah satunya menyangkut pernyataan Anies yang menuding sistem e-Budgeting tak pintar.

    5. Berujung mundurnya pejabat

    Jangan sampai ada drama lain terkait penggunaan anggaran di DKI. Sebab polemik soal pembelian lem aibon sudah menelan korban.

    Sri Mahendra Satria mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sejak 1 November 2019. Mahendra mundur setelah rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 menghebohkan publik. 

    Jangan sampai mundurnya Mahendra menjadi preseden buruk. Pemerintah Provinsi DKI harus strategis mengeksekusi perencanaan anggaran dan tak mengakibatkan blunder seperti tahun lalu.



    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id