Demokrat Desak Pemilihan Wagub DKI Segera Rampung

    Theofilus Ifan Sucipto - 22 Juli 2019 20:00 WIB
    Demokrat Desak Pemilihan Wagub DKI Segera Rampung
    Ilustrasi DKI Jakarta. Medcom.id.
    Jakarta: Fraksi Partai Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak pimpinan DPRD DKI segera mengagendakan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) pengesahan tata tertib (tatib) wakil gubernur (wagub) DKI. Hal itu dinilai penting untuk menentukan pengganti Sandiaga Uno.

    "Posisi wakil gubernur DKI memiliki tugas pokok dan fungsi strategis dalam peraturan perundangan, sehingga tidak bisa dibiarkan kosong terlalu lama," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN Taufiqurrahmah kepada Medcom.id, Senin, 22 Juli 2019.

    Taufiq mengatakan tatib wagub DKI telah diselesaikan panitia khusus (pansus). Tatib tersebut, kata dia, telah diserahkan kepada pimpinan DPRD DKI pekan lalu.

    "Agar segera mengadakan rapimgab guna mengesahkan tatib tersebut dan rapat paripurna bisa diselenggarakan dalam waktu yang cepat," ujar Taufiq. 

    Salah satu anggota pansus itu mengatakan tugas wagub adalah menjalankan tugas seremonial dan menggantikan gubernur pada kesempatan tertentu. Wagub, kata Taufiq, memiliki tugas khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Baca: Sekwan Akui Belum Edarkan Surat Undangan Rapimgab Cawagub DKI

    “Seperti memimpin tim antinarkotika di daerah, menindaklanjuti laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), serta mengawasi kinerja pemerintah daerah. Hal-hal seperti ini bukan hal yang sederhana yang bisa dibiarkan terlalu lama tanpa penanggungjawabnya,” tegas Taufiq. 

    Selain itu, lanjutnya, fungsi pengawasan menjadi salah satu tugas wagub yang penting dan diatur dalam Pasal 66 UU Pemerintahan Daerah. Wagub juga berkewajiban memberi saran dan pertimbangan kepada gubernur terkait pelaksanaan pemerintahan daerah.

    Sementara itu, Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah (PPSKD) Partai Demokrat DKI Jakarta Reiza mengkritisi kosongnya kursi wagub DKI. Dia menyebut ketidakhadiran pendamping Anies mengakibatkan kosongnya keseimbangan di internal pemerintahan.

    "DPRD DKI sebagai pihak yang seharusnya melakukan pemilihan jangan pula menghambat proses ini sebagai bahan tawar menawar politik," ujar Reiza. 

    Dia mengutip UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. UU tersebut mengatur kekosongan jabatan sedianya dilakukan jika sisa masa jabatannya masih lebih dari 18 bulan terhitung sejak jabatan itu ditinggalkan.

    "Jadi ini harus segera dilaksanakan segera menurut saya," pungkasnya.




    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id