Reklamasi Ancol Dianggap Matikan Nelayan Teluk Jakarta

    Yurike Budiman - 06 Juli 2020 04:13 WIB
    Reklamasi Ancol Dianggap Matikan Nelayan Teluk Jakarta
    Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2020. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
    Jakarta: Izin reklamasi Ancol yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendapat respons negatif dari nelayan di Teluk Jakarta. Mereka kecewa dengan keputusan Anies.

    "Reklamasi yang diberikan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI adalah sinyal untuk mematikan masyarakat nelayan di Teluk Jakarta," kata perwakilan nelayan Jakarta Utara, Muhammad Tahir, di Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 5 Juli 2020.

    Menurut dia, reklamasi tak hanya berdampak pada masyarakat pesisir saja. Kegiatan ini dinilai berdampak besar bagi warga DKI Jakarta lainnya.

    "Soal pesisir Jakarta itu tidak bisa terlepas dari daratan yang ada di ibu kota Jakarta. Jadi apa yang dikeluarkan Gubernur DKI hari ini menurut saya bukan solusi yang baik," kata Tahir.

    Tiga tahun belakangan, kata dia, nelayan konsisten mendukung Anies. Gubernur DKI itu diharap istikamah menjaga amanah masyarakat untuk menolak reklamasi pantai. 
     
    "Sampai hari ini kami tetap konsisten, tetap menolak reklamasi. Reklamasi akan membunuh kami secara perlahan," ujar dia.

    Tahir mengungkapkan nelayan tidak pernah merasa diperdayakan untuk percaya janji kampanye. Hal ini termasuk janji dari Anies dan gubernur sebelumnya. Namun, kali ini ia kecewa dengan adanya izin reklamasi Ancol karena Anies berjanji menolak reklamasi.

    Baca: Reklamasi Ancol Pakai Tanah Pengerukan Sungai Jakarta

    "Kita bisa lihat kawan-kawan di Muara Angke, Cilincing, dan Marunda, mereka selama ini mandiri. Mereka tidak menuntut apa-apa, hanya berharap kepada pemimpin DKI, beri kami ruang untuk kami mencari nafkah. Itu yang kami inginkan," jelas dia.

    Anies mengizinkan perluasan kawasan rekreasi Dufan kurang lebih 35 hektare dan Taman Impian Ancol Timur kurang lebih 120 hektare. Izin diterbitkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 ditandatangani Anies pada 24 Februari 2020. Sejumlah aktivis dari warga Jakarta Utara meminta Anies mencabut izin tersebut.

    (OGI)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id