Dirut Tak Tahu PT Jiwasraya Segel Rumah Diana

    LB Ciputri Hutabarat - 12 Januari 2016 19:36 WIB
    Dirut Tak Tahu PT Jiwasraya Segel Rumah Diana
    Diana dan keluarga--Metrotvnews.com/Riyan Ferdianto
    medcom.id, Jakarta: Direktur Utama PT Jiwasraya Hendrisman Rahim tidak tahu perusahaan yang dipimpinnya melakukan penyegelan rumah Diana. Masalah lapangan hanya diketahui anak buahnya.
     
    Saat ditanya lebih detail, Hendrisman enggan berkomentar panjang. Dia mengaku baru tahu bahwa ada permasalahan itu. "Saya enggak tahu ada masalah itu. Saya baru tahu," kata Hendri kepada Metrotvnews.com, Selasa (12/1/2016).
     
    Hendri mengatakan, masalah penggembokkan rumah Diana adalah urusan anak buahnya. Tapi dia akan menindaklanjuti masalah itui.
     
    Hal serupa dikatakan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Djamaluddin. Ia enggan berkomentar panjang. Djamaluddin belum tahu detail kasus yang menimpa Diana. Namun, secara garis besar dia sudah mengetahui kasus itu dari pemberitaan. "Saya tidak tahu pasti kasusnya seperti apa, jadi saya belum bisa bicara banyak," kata Djamaluddin.
     
    Rumah Diana sempat disegel dan gembok paksa oleh PT Jiwasraya. Diana sudah menempati rumah itu sejak 1946, sementara Jiwasraya baru memiliki surat Hak Guna Bangunan pada 1994 sampai 30 tahun ke depan.
     
    Akibat kejadian itu, Diana bersama dua anaknya yang masih TK dan ayahnya yang manula tekurung selama satu minggu karena pintu rumahnya dikunci dari luar. Mereka makan dari bantuan tetangganya.
     
    Diana dan keluarga akhirnya dapat menghirup udara bebas setelah tujuh orang polisi mendatangi rumah keluarga yang terkurung di Jalan Taman Kebon Sirih III, Nomor 9, Jakarta Pusat. Polisi membuka paksa gembok berukuran besar itu sekitar pukul 11.00 WIB, Selasa (12/1/2016).
     
    Sebelumnya, Diana menceritakan, rumah yang ditempati adalah peninggalan keluarga dari zaman Belanda. Rumah itu terletak di Jalan Taman Kebon Sirih III nomor 9, Jakarta Pusat. Diana mengaku hanya memiliki surat penguasaan fisik.
     
    Pada 1994, PT Jiwasraya memperoleh sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun sampai 2024. "Kami tidak tahu ada sertifikat tersebut, karena yang melegalkan adalah BPN Jakarta Pusat," ujar Diana.
     
    Ia mengatakan, pada 6 Januari lalu, pihak Jiwasraya memaksa untuk mengeksekusi bangunan. Padahal, kata Diana, eksekusi tidak disertai surat lengkap. "Tidak ada surat resmi dari Pengadilan Negeri," ujar dia.
     
    Satu hal yang disesalkan Diana, eksekusi yang dilakukan tanpa prosedur. Padahal, jika ada surat resmi dan Pengadilan Negeri memenangkan Jiwasraya, Diana siap angkat kaki dari rumah itu.



    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id