Penggugat Banjir Jakarta Mengaku Tertekan

    Fachri Audhia Hafiez - 03 Februari 2020 15:58 WIB
    Penggugat Banjir Jakarta Mengaku Tertekan
    Suasana sidang perdana gugatan banjir DKI Jakarta pada awal 2020. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta penggugat banjir Jakarta memenuhi proses hukum. Para penggugat diminta menghadiri sidang class action banjir Jakarta 2020.

    Dalam sidang gugatan class action hanya dua penggugat yang hadir. Keduanya Alfius Christano asal Jakarta Utara dan Syahrul Partawijaya dari Jakarta Pusat. 

    "Memang kami dari kuasa hukum penggugat baru bisa menghadirkan dua orang, kenapa dua orang? Karena dua orang ini yang baru bisa hadir," kata juru bicara Tim Advokasi Banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Senin, 3 Februari 2020.

    Tigor mengungkapkan alasan ketidakhadiran tiga penggugat dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur karena ada tekanan. Penggugat mengaku mendapat berbagai macam pertanyaan tekanan dari seorang oknum. 

    "Mereka dipertanyakan kenapa sih harus menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peristiwa banjir kemarin? Kenapa harus langsung menggugat? Kenapa harus langsung ke pengadilan begitu pertanyaannya," kata Tigor.

    Majelis hakim yang diketuai Panji Surono memberikan waktu dua pekan untuk menghadirkan tiga penggugat lainnya. Hakim memberi pilihan penggugat diganti atau tetap berdasarkan gugatan di awal.

    "Kalau harus mengganti, harus ada perbaikan dalam gugatan-gugatan, karena berubah juga pihak penggugatnya, materinya. Jadi itu kesempatan yang dikasih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," beber Tigor.

    Gugatan banjir Jakarta dilayangkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dianggap lalai dalam penanganan bencana yang mengakibatkan kerugian masyarakat. Menurut Tigor, gugatan Nomor 27/Pdt.GS/ClassAction/2020/PN.Jkt.Pst. itu fokus pada dua materi pokok.

    Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digugat lantaran tidak menyiapkan early warning system (EWS) terhadap bencana banjir yang dialami warga Jakarta. Kedua, mengenai tidak adanya sistem bantuan darurat.



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id