Ketua Komisi A DPRD DKI Ungkap PSI Sempat Menyetujui Kenaikan Gaji Dewan

    Sri Yanti Nainggolan - 03 Desember 2020 05:02 WIB
    Ketua Komisi A DPRD DKI Ungkap PSI Sempat Menyetujui Kenaikan Gaji Dewan
    Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. MI/Panca Syurkani
    Jakarta: Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta tidak konsisten. PSI memprotes kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD pada 2021.

    Mujiyono mengungkapkan Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad telah setuju dengan kenaikan anggaran kegiatan, termasuk tunjangan DPRD DKI dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Oleh karena itu, Panitia Khusus (Pansus) RKT dibentuk.

    "Jawabannya kalau tak salah, 'Untuk urusan internal, ke dalam, kami sangat setuju'. Sebelahnya Ketua Fraksi Golkar, cross check saja ke dia," kata Mujiyono saat dihubungi, Rabu, 2 Desember 2020.

    Mujiyono mengungkapkan tiap fraksi memiliki perwakilan. PDI Perjuangan diwakili empat orang, Gerindra empat orang, Demokrat dua orang, PAN dua orang, dan sisa partai di DPRD DKI masing-masing satu orang.

    Perwakilan PSI selalu hadir dalam rapat, bahkan menandatangani notulen rapat. Saat penyampaian pagu anggaran di Komisi A senilai Rp632 miliar tak ada pihak yang keberatan.

    "Saya sampaikan kenaikan akibat mengakomodasi RKT, saat itu tak ada yang protes. Termasuk PSI," beber dia.

    (Baca: Pembahasan Penaikan Gaji DPRD DKI Diduga Dilakukan di Luar Kota)

    Namun, saat rapat paripurna yang mengagendakan pandangan umum, Fraksi PSI menyatakan menolak kenaikan tunjangan DPRD. Rapat diadakan pada Jumat, 27 November 2020 di Gedung DPRD DKI.

    "Berkoar-koar lah di luar dengan data yang absurd. Data itu masih simulasi," beber Mujiyono.

    Mujiyono mendengar penolakan tersebut perintah partai. "Makanya pas rapimgab (rapat pemimpin gabungan, pada 16 November 2020) itu Idris enggak nongol, tak ada tanda tangannya," kata dia.

    Sebelumnya, beredar video anggota Fraksi PSI Viani Limardi dan William Aditya Sarana setuju dengan kenaikan RKT sesuai perintah partai. Potongan video yang beredar ialah saat rapat DPRD DKI di Bogor, Jawa Barat.

    "Sebenarnya beberapa anggota kami juga sangat terpukul, merasa dikhianati, merasa sangat dilecehkan dengan langkah yang diambil fraksi (menyetujui kenaikan gaji)," kata Viani dalam video.

    Sementara itu, William mengaku perintah penolakan muncul menjelang pengesahan. Ia malu dengan perubahan mendadak tersebut.

    "Saya terakhir tak datang rapat Komisi A karena saya malu. Saya harus ngomong apa? Saya kaget, orang saya tak datang ke Paripurna," ucap William.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id