comscore

KPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Kampus IPDN

Candra Yuri Nuralam - 30 Desember 2021 13:37 WIB
KPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Kampus IPDN
KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Diah Anggraeni pada Selasa, 29 Desember 2021. Dia dikorek soal kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada 2011.

"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan audit penghitungan kerugian keuangan negara dari kegiatan proyek pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 Desember 2021.
Ali enggan memerinci total kerugian negara dari keterangan Diah. Keterangan Diah bakal dipakai KPK untuk mendalami kasus ini.

"Agar tim penyidik bisa mendapatkan dapatkan kepastian nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari proyek tersebut," ujar Ali.

Baca: KPK Panggil Eks Sekjen Kemendagri Terkait Korupsi Pembangunan Kampus IPDN

Sebelumnya, KPK menduga ada pemberian fee proyek kepada pihak-pihak tertentu di Kemendagri dalam kasus ini. Informasi itu diketahui dari pemeriksaan pegawai PT Adhi Karya Didi Kustiadi pada Senin, 27 Desember 2021.

KPK menahan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Persero Dono Purwoko pada 10 November 2021. Dono sudah dijadikan sebagai tersangka sejak 2018. Dalam kasus ini, dia diduga ikut serta dalam perencanaan korupsi proyek pembangunan kasus IPDN pada 2010.

Kasus Dono berkaitan dengan perkara mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kemendagri Dudy Jocom dan Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo. Ketiganya mengeruk uang negara dalam proyek itu untuk kepentingan pribadi. 

Dudy saat ini menjalani masa hukuman. Sementara itu, Adi belum ditahan dengan alasan sakit. Ketiga orang itu diyakini membuat negara merugi Rp19,7 miliar dari nilai kontrak Rp124 miliar.

Atas perbuatannya, Dono disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(OGI)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id