Sebagian Uang Hasil Suap Benur Diduga Dipakai Beli Rumah

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa dua karyawan swasta, Jaya Marlian, dan Yusuf Agustinus, sebagai saksi dalam kasus dugaan rasuah ekspor benih lobster (benur). Mereka itu dikonfirmasi terkait pembelian rumah yang dilakukan tersangka sekaligus staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri dan Andreau Pribadi Misanta.

"Diduga sumber uang untuk pembeliannya dari para eksportir yang memperoleh izin ekspor benur tahun 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 Februari 2021.



Ali mengatakan rumah yang dijual Jaya ke Andreau berlokasi di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara itu, Ali tidak merinci lokasi rumah yang dijual Yusuf ke Andreau.

Ali enggan memerinci lebih lanjut materi pemeriksaan dua orang itu. Alasannya menjaga kerahasian proses penyidikan.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

Baca: Edhy Prabowo: Jangankan Hukuman Mati, Lebih Dari Itu Saya Siap

Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan USD100ribu dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

KKP diduga memonopoli ekspor benur. Sebab ekspor benur hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

Edhy dan lima orang lainnya disangkakan pasal penerimaan suap. Mereka dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Suharjito dijerat pasal pemberi suap. Dia diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(AZF)