Pejabat PT MRT Jakarta Diminta Berani Tolak Gratifikasi

    Candra Yuri Nuralam - 04 Maret 2021 06:49 WIB
    Pejabat PT MRT Jakarta Diminta Berani Tolak Gratifikasi
    Ilustrasi MRT Jakarta. ANT/Muhammad Adimadja



    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyosialisasikan terkait gratifikasi kepada pegawai PT MRT Jakarta. Lembaga Antikorupsi meminta pejabat PT MRT Jakarta berani menolak gratifikasi.

    “Bentuk gratifikasi bukan hanya uang dan barang, tapi bisa juga pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi, diskon, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya,” kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat melalui keterangan tertulis, Kamis, 4 Maret 2021.






    KPK mencatat empat laporan penerimaan gratifikasi pejabat PT MRT Jakarta pada 2020. Mereka melapor menerima gratifikasi senilai Rp5 juta.

    Lembaga Antikorupsi juga menerima 20 laporan penolakan gratifikasi di PT MRT pada 2020. Total penolakan gratifikasi senilai Rp13,3 juta.

    Syarief mengungkapkan pihaknya juga mencatat satu laporan penerimaan honor resmi di luar gaji senilai Rp2 juta yang diterima pejabat PT MRT Jakarta. Seluruh laporan itu sudah diterima dan diverifikasi KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online.

    (Baca: Ketua KPK: Berprestasi Belum Tentu Antikorupsi)

    Lembaga Antikorupsi meminta para pejabat PT MRT Jakarta melapor bila menerima gratifikasi. KPK bakal memasukkan penerimaan gratifikasi sebagai tindakan korupsi bila tidak dilaporkan dalam 30 hari.

    “Pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara itu mengalami perluasan. Misalnya, sebagian atau seluruh modal yang ada di perusahaan apabila berasal dari APBN/APBD dan atau gaji pegawainya bersumber dari APBN/APBD, maka dapat dinyatakan sebagai pegawai negeri,” ujar Syarief.

    Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar senang dengan sosialisasi itu. Dia berharap anak buahnya berani menolak gratifikasi.

    Penolakan gratifikasi penting untuk mencegah buruknya pembangunan proyek PT MRT di Jakarta. PT MRT Jakarta wajib memberikan hasil yang bagus. Apalagi, pembangunan fase kedua bakal menghabiskan dana lebih dari Rp7 triliun.

    William menggandeng sejumlah pihak untuk mengawasi pembangunan itu. Dia tidak ingin proyek dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab menjadi ladang rasuah.

    "Kami juga sudah meminta pendampingan proses pengadaan fase 2 ini kepada BPKP, Kejaksaan Agung dalam hal ini Jamdatun dan KPK," ujar William.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id