Rizieq Bawa Massa Saat Pemeriksaan, Polisi: Kita Bubarkan

    Siti Yona Hukmana - 01 Desember 2020 06:37 WIB
    Rizieq Bawa Massa Saat Pemeriksaan, Polisi: Kita Bubarkan
    (Ilustrasi) Pimpinan FPI Rizieq Shihab. MI/Arya Manggala
    Jakarta: Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab kembali dijadwalkan untuk diperiksa terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam acara akad nikah anaknya hari ini, 1 Desember 2020. Polisi melarang Rizieq membawa banyak pendamping saat datang ke Polda Metro Jaya.

    "Kalau tetap memaksa massa yang banyak yang bisa menimbulkan (pelanggaran) protokol kesehatan, Polda Metro Jaya akan mengambil langkah tegas dengan cara membubarkan," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 1 Desember 2020.

    Yusri mengharapkan Rizieq tak lagi membuat kerumunan di tengah pandemi covid-19. Polisi tak ingin ada klaster baru penyebaran covid-19 jika kerumunan kembali terjadi.

    "Disarankan kalau memang datang cukup membawa pengacaranya saja," ujar mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu.

    Baca: Polda Metro Periksa Rizieq Shihab Besok

    Yusri berharap Rizieq tahu Indonesia negara hukum. Salah satunya, dengan mencegah kerumunan.

    "Kalau masalah kerumunan itu dilarang ngapain datang juga harus ditemani," ucap Yusri.

    Akad nikah anak Rizieq dan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 November 2020 ramai didatangi pengikut Rizieq. Banyak jemaah yang berkerumun, tidak menjaga jarak, dan meningkatkan potensi penyebaran covid-19.
     
    Sejumlah peserta juga kedapatan tidak menggunakan masker. Banyak pula peserta acara menggunakan masker tak sesuai ketentuan, seperti digunakan di bawah dagu.

    Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Kini polisi tengah mencari tersangka yang bisa dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dengan ancaman kurungan satu tahun atau denda Rp100 juta.

    Lalu, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan dan tidak menuruti ketentuan undang-undang dengan ancaman enam tahun penjara. Kemudian, Pasal 216 ayat 1 KUHP tentang menghalang-halangi ketentuan undang-undang dengan ancaman pidana penjara empat bulan dua minggu.

    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id