Aturan Remisi Koruptor Dinilai Penting untuk Gali Informasi

    Candra Yuri Nuralam - 01 November 2021 09:43 WIB
    Aturan Remisi Koruptor Dinilai Penting untuk Gali Informasi
    Ilustrasi Medcom.id.



    Jakarta: Langkah Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan disayangkan. Aturan itu dinilai penting untuk penyidik saat mengulik informasi.

    "PP Nomor 99 Tahun 2012 ini penting karena membuat para pelaku tindak pidana korupsi tentu harus berpikir ribuan kali ketika mereka tidak kooperatif dengan penyidik," kata mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap melalui keterangan video, Senin, 1 November 2021.

     



    Yudi mengatakan pelaku korupsi hanya bisa mendapatkan remisi jika ada permintaan justice collaborator melalui aturan itu. Langkah itu juga diyakini membuat para pelaku korupsi menjadi kooperatif membeberkan pihak-pihak yang terlibat.

    "Karena biasanya korupsi ini kan kejahatan kolektif, mereka biasanya ingin menutupi siapa pelaku sebenarnya, siapa orang-orang di belakangnya," ujar Yudi.

    Para pelaku korupsi juga dibikin bergidik saat beleid itu masih berlaku. Pasalnya, pilihannya hanya menjalani hukuman penjara yang lama jika tidak mau ikut justice collaborator dan memilih bungkam di depan penyidik.

    "(Kalau dapat justice collaborator) bisa jadi hukuman lima tahun karena mereka mendapatkan remisi, kemudian ada asimiliasi, ada pembebasan bersyarat tentu akan keluar dari penjara lebih cepat," kata Yudi.

    Baca: Pemberian Remisi Koruptor Diharap Tidak Serampangan

    Yudi menilai MA salah langkah mencabut hukuman itu. Menurut dia, aturan itu sebaiknya dibiarkan demi membuat pejabat ketakutan saat hendak korupsi.

    "Memang harus ada seperti ini, mengapa? Supaya para pelaku tindak pidana korupsi ada efek jera juga," kata Yudi.

    Sebelumnya, MA mencabut PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Pemberian remisi untuk narapidana kasus korupsi kini tidak dibarengi dengan syarat yang ketat lagi.

    Selain kasus korupsi, beleid itu juga mengatur tentang remisi yang ketat untuk narapidana terorisme, narkoba, dan kejahatan luar biasa. Kini narapidana di kasus itu bakal dapat remisi yang sama.

    Setidaknya, narapidana kasus korupsi dan lainnya itu kini akan mendapatkan remisi hari raya, berperilaku baik, momen kemerdekaan, dan perayaan nasional lainnya. Pemberian remisi itu disamakan didasari dengan alasan pembinaan dalam masa tahanan.

     

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id