Pemilik Bank Yudha Bhakti Kembali Dipanggil KPK

    Fachri Audhia Hafiez - 29 Juli 2020 13:22 WIB
    Pemilik Bank Yudha Bhakti Kembali Dipanggil KPK
    Ilustrasi KPK. MI
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pemilik Bank Yudha Bhakti, Tjandra Mindharta Gozali, terkait kasus kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2012-2016. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekretaris MA Nurhadi.

    "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi)," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020.

    Ini merupakan pemanggilan ketiga Mindharta. Penyidik pernah memanggil Mindharta pada Selasa, 30 Juni 2020 dan Jumat, 26 Juni 2020.

    Baca: Kepemilikan Lahan Sawit Nurhadi Diselisik

    KPK juga menjadwalkan pemeriksaan dua karyawan swasta Ferdy Yuman dan Edna Dibayanti serta wiraswasta Donny Gunawan. Keterangan ketiganya juga diperlukan guna mempertajam berkas penyidikan Nurhadi.

    Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.

    Dia diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA, juga untuk permohonan perwalian.

    Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id