PK Jaksa Terkait Kasus Djoko Tjandra Sebelum Putusan MK

    Candra Yuri Nuralam - 01 Agustus 2020 16:01 WIB
    PK Jaksa Terkait Kasus Djoko Tjandra Sebelum Putusan MK
    Ilustrasi hukuman. Medcom.id
    Jakarta: Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai peninjauan kembali (PK) yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) pada 2009 dalam kasus hak tagih Bank Bali sesuai aturan yang berlaku. PK JPU diajukan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi pada 2016.

    "Jadi PK jaksa sah saja dan konstitusional menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa berlaku surut," kata Fickar kepada Medcom.id, Sabtu, 1 Agustus 2020.

    Terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra mempermasalahkan PK yang diajukan JPU. Kubu Djoko Tjandra menilai vonis Mahkamah Agung (MA) cacat hukum karena hanya keluarga yang bisa mengajukan PK.

    Fickar menjelaskan pengajuan PK oleh JPU mengacu Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan memperbolehkan JPU mengajukan PK.

    Belakangan, MK menyatakan JPU tak boleh mengajukan PK. Ini sesuai putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016.

    "PK jaksa Djoko Tjandra diajukan dan diputus sebelum tahun 2016," papar Fickar.

    Fickar menambahkan dalam Pasal 263 ayat 3 KUHAP, JPU bisa mengajukan PK mewakili korban. "Yaitu terhadap putusan yang dinyatakan terbukti, tetapi tidak ada pemidanaan. Artinya, walaupun terbukti tapi tidak dihukum. Terhadap putusan inilah jaksa mewakili korban bisa muncul sebagai pemohon PK," papar Fickar.

    Tetap harus dipenjara

    Fickar menilai Djoko Tjandra mesti dipenjara meski PK berpolemik. Sebab, majelis hakim sudah membuat putusan.

    "Faktanya ada putusan yang menghukum Djoko Tjandra dua tahun, itu harus dilaksanakan. Makanya ketika dia lari dibilang buron," ucap Fickar.

    Fickar menilai Djoko bisa mengajukan PK ulang bila merasa terzalimi. Sebab, itu merupakan hak warga negara meminta keadilan.

    Hakim PN Jakarta Selatan menolak PK yang diajukan Djoko. Ini lantaran Djoko tak hadir tiga kali di persidangan.

    "Karena pokok perjaranya belum diperiksa, maka Djoko Tjandra masih bisa mengajukan ulang PK," kata Fickar.


    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id