Komisi III Minta Pemberian Asimilasi Narapidana Diawasi Ketat

    Intan Yunelia - 14 Mei 2020 13:45 WIB
    Komisi III Minta Pemberian Asimilasi Narapidana Diawasi Ketat
    Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry (Foto:Dok.DPR RI)
    Jakarta: Pemberian asimilasi kepada warga binaan diminta untuk diperhatikan secara ketat, terlebih di tengah pandemi covid-19 sekarang ini. Hal ini dilakukan agar narapidana tersebut tidak kembali mengulang tindak kejahatannya di masyarakat.

    “Kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan narapidana asimilasi melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat,” kata Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry, dikutip dpr.go.id, Kamis, 14 Mei 2020.

    Politikus PDI Perjuangan tersebut meminta kepada Dirjen Permasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) terkait pengawasan warga binaan ini secara optimal. Dengan begitu diharapkan pergerakan residivis tidak meresahkan warga.

    "Petugas balai pemasyarakatan (bapas) juga harus betul-betul melakukan pengawasan dengan ketat. Bila kekurangan personel untuk melakukan pengawasan, bapas harus meminta bantuan dan bekerja sama dengan petugas lapas atau penegak hukum lainnya. Begitu juga dengan jajaran forkopimda,” ujar Herry.

    Dapil Nusa Tenggara Timur II ini minta agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial terkait tindakan kriminalitas yang dilakukan narapidana. 

    “Saya harap masyarakat tidak langsung termakan oleh berita provokatif yang disebarkan di media sosial. Sudah ada bukti beberapa kejadian yang disebut dilakukan oleh narapidana asimilasi, namun ternyata tidak benar,” kata Herry.

    Sementara itu, Dirjen PAS Reynhard Saut Poltak Silitonga mengatakan bahwa sebanyak 39 ribu lebih warga binaan saat ini mendapatkan asimilasi dari KemenkumHAM. Dari jumlah tersebut terdapat 95 pelanggaran asimilasi yang sebagian besar merupakan pelanggaran syarat umum.

    “Hasil evaluasi per tanggal 10 Mei 2020, asimilasi dan integrasi terjadi pelanggaran sebanyak 95 kasus dengan rincian pelanggaran terhadap syarat umum sebanyak 93 kasus ini adalah yang artinya melakukan tindak pidana dan sekarang yang berada di kepolisian dan juga sebagian sudah dimasukkan ke lapas kembali di dalam strap sel. Pelanggaran terhadap syarat khusus sebanyak dua kasus,” katanya.



    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id