Kepatuhan Penyampaian Harta Kekayaan Baru 87,21%

    Fachri Audhia Hafiez - 27 April 2020 07:21 WIB
    Kepatuhan Penyampaian Harta Kekayaan Baru 87,21%
    Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez
    Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tenggat waktu maksimal Kamis, 30 April 2020 kepada penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Tingkat kepatuhan pelaporan baru mencapai 87,21 persen.

    "Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 24 April 2020 tingkat kepatuhan LHKPN nasional adalah 87,21 persen," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati di Jakarta, Minggu, 26 April 2020.

    Ipi memaparkan dari total 363.884 wajib lapor, sebanyak 317.335 orang telah melaporkan LHKPN. Sedangkan 46.549 wajib lapor belum menyampaikan kewajibannya itu.

    Dia memerinci di bidang eksekutif total 651 instansi tingkat kepatuhan pelaporannya 86,72 persen. Bidang yudikatif yang terdiri atas dua instansi kepatuhan laporannya mencapai 98,17 persen.

    "Kemudian bidang legislatif dengan 540 instansi yaitu 80,98 persen dan dari BUMN/D total 204 instansi tercatat 89,31 persen," ujar Ipi.

    (Baca: Berakhir 30 April, Penyampaian LHKPN Tak Diperpanjang Lagi)

    Ipi menegaskan melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Undang-undang mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

    "Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat," ucap Ipi.

    Dia menuturkan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

    Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, penyelenggara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak pengangkatan atau berakhirnya jabatan.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id